KENDARI – Tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), HMI Cabang Kendari menggelar aksi demonstrasi, Minggu (4/9/2022) Malam.
Aksi unjuk rasa ini digelar di depan Sekretariat HMI Cabang Kendari, tepatnya Pukul 20.00 Wita.
Koordinator Lapangan, Hendra Yus Khalid menyampaikan dalam orasinya bahwa HMI Cabang Kendari menolak keras naiknya harga BBM subsidi dalam hal ini Pertalaite dan Solar.
Jika BBM subsidi naik bukan hanya berdampak pada harga akan tetapi berdampak pada barang, jasa dan kebutuhan mendasar lainnya.
“Kasihan masyarakat jika dijadikan tumbal. Pemerintah harus membuka hati, jangan membuat kebijakan yang jauh dari kesejahteraan dan keadilan masyarakat,” teriak Hendra dalam orasinya.
Ketua komisariat Hukum UMK ini juga mengatakan kepada Pemerintah untuk memberantas dan menindak mafia-mafia BBM.
“Pemerintah harus segera menindak para mafia-mafia BBM, yang suka menimbun BBM subsidi apalagi solar, ada oknum-oknum yang membawahi suatu perusahaan baik itu pertambangan maupun sawit, karna ulah para oknum inilah sehingga harga BBM bersubsidi mengalami penyesuaian dan berpengaruh pada APBN,” terangnya.
“Jangan pilih kasih dan membuat rakyat tidak percaya terhadap pemerintah saat ini, kasihan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Formatur HMI Cabang Kendari, Muhammad Fadri Laulewulu mengatakan dengan tegas dan konsisten menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi. Jika alasan Pemerintah menaikan harga BBM untuk penyesuaian harga minyak dunia serta mengurangi beban APBN itu tidak logis.
“Karena harga minyak dunia di tanggal 4 September kemarin itu turun terus jika BBM Bersubsidi membebani APBN kami ingin melakukan perbandingan dengan Policy yang diambil oleh Pak Joko Widodo terkait anggaran Pembangunan Ibu Kota Nsantara yang menghabiskan anggaran APBN Rp 23,6 Triliun, apakah ini tidak membebani negara,” ucap Fadri.
Selain demo kenaikan BBM, Fadri juga menyindir pembangunan kantor baru Gubernur Sultra dengan ketinggian 22 lantai. Tak main-main anggaran digelontorkan Rp 400 Miliar untuk pembangunan gedung tersebut.
Fadri mengatakan, pihaknya tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap Pemprov Sulawesi Tenggara dan DPRD Sulawesi Tenggara karena telah membangun Kantor Gubernur dengan anggaran Rp 400 Milyar. Ironisnya, tidak ada satupun wakil rakyat ywng mengkritisi pembangunan gedung megah tersebut.
“Tidak ada hal urgent untuk pembangunan Kantor Gubernur jika alasannya mempermudah koordinasi diantara OPD lingkup Pemprov sultra,” katanya.
Alangkah baiknya, Fadri menyarankan anggaran Rp 400 Milyar itu dialokasikan untuk memperbaiki jalan provinsi yang rusak parah. Apalagi beberapa waktu lalu, publik Sultra dihebohkan dengan viralnya video warga Sultra yang terpaksa tidur di jalan karena mobilnya tidak bisa melalui jalan yang rusak parah tersebut.
“Apalagi pembangunan Kantor Gubernur yang baru ini tidak sesuai dengan tagline pembangunan Ali Mazi-Lukman yaitu Gerakan Pembangunan Daratan dan Kepulauan atau GARBARATA,” tutupnya.
Selain Ketua Komisariat Hukum UMK, turut hadir pula dari HMI Komisariat FHIL Uho, Komisariat Unsultra, Komisariat Al-Ghazali IAIN Kendari, STIE 66 Kendari. Hadir juga Ketua BEM FH UMK dan wakilnya, serta Wakil Presiden Mahasiswa STIE 66 Kendari.
Laporan: Omen
Tinggalkan Balasan