Cabut IUP Konkep: Lukman Janji Potong Leher, Ali Mazi Sebut Itu Tidak Mudah

Aparat Kemanan Bentrok dengan Massa Aksi Tolak Tambang (Foto: Redaksi)
Keterangan Gambar : Aparat Kemanan Bentrok dengan Massa Aksi Tolak Tambang (Foto: Redaksi)

KENDARI – Janji Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Kepulauan tinggal tiga hari lagi.

Saat aksi yang digelar oleh Front Rakyat Sultra Bela Wawonii jilid dua pada Kamis (14/3/2019) lalu, Lukman Abunawas berjanji akan menyerahkan Surat Keputusan resmi (SK) pencabutan IUP hanya dalam waktu 10 hari. Sementara massa aksi memberikan kesempatan kepada Pemprov Sultra selama 14 hari.

“Insya Allah kita komit, paling lambat 10 hari tuntas semua,” ujar Lukman saat menerima massa aksi di depan Kantor Gubernur Sultra.

Bahkan dalam janjinya, Lukman Abunawas siap mempertaruhkan nyawanya demi pencabutan IUP di Pulau Wawonii yang luasnya hanya 867, 58 Km2 itu. Leher orang nomor dua di Sultra itu direlakan untuk dipotong jika IUP di Konkep belum dicabut.

“Tidak usah ragu, saya siap pertaruhkan jabatan saya bersama Kepala Biro Hukum dan Kadis ESDM. Kalau tidak benar IUP dicabut, potong leher kita,” ucap Lukman.

Namun ternyata, ini terlihat berbeda dengan sikap Gubernur Sultra, Ali Mazi. Orang nomor satu di Sultra itu malah mengatakan tidak mudah untuk mencabut IUP di Konkep. Katanya, semua itu harus melalui aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pencabutan IUP itu tidak mudah, karena ada aturan dan undang-undang. Sampai sebesar apa kesalahan mereka,” ujar Ali Mazi, Rabu (20/3/2019).

Politisi Partai Nasdem itu juga menjelaskan soal tujuan para pemilik IUP di Konkep yang berniat baik untuk kemajuan daerah. Menurut Ali Mazi, aktivitas pertambangan di Konkep akan memberikan investasi terhadap daerah.

“Sebab tujuan mereka kan baik, dalam menyediakan investasi di daerah. Untuk kemajuan daerah juga,” jelas Ali Mazi.

Soal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ali Mazi menyetujui untuk memastikan IUP di Pulau Wawonii yang melanggar dan menabrak aturan. Namun, politisi yang fenomenal dengan taglinenya ‘Dengan Bukti Bukan Janji’ itu akan mendalami lebih lanjut perihal IUP di Bumi Kelapa tersebut.

Laporan: Jubirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *