Bantah Ali Mazi, PB HMI: Banjir Konut Murni Praktek Korup Perizinan

Keterangan Gambar : Kabid LH PB HMI, Gadri Attamimi (Foto: IST)

Potretsultra

JAKARTA – Menyikapi pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi terkait banjir bandang  di Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang menyebabkan 4.198 jiwa mengungsi, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) bidang Lingkungan Hidup meradang.

Melalui rilisnya pada Jumat (14/6/2019), Ketua Bidang (Kabid) Lingkungan Hidup (LH) PB HMI, Gadri Attamimi menegaskan bahwa banjir yang terjadi di Konawe Utara murni akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit pada wilayah tersebut.

“Pernyataan Ali Mazi selaku Gubernur mengenai bencana banjir di Konut adalah bukan karena tambang dan merupakan ujian Allah SWT adalah kesesatan berpikir,” tegas Gadri.

Bagi Gadri, hal ini berbeda dengan pernyataan Wakil Gubernurnya Lukman Abunawas di salah satu media online lokal pada 11 Juni 2019 kemarin, yang menyebutkan kegiatan pertambangan dan kerusakan lingkungan menjadi penyebab banjir bandang yang melumpuhkan Kabupaten Konawe Utara.

Potretsultra

Menurut Gadri, banjir yang terjadi di Konawe Utara itu adalah akibat praktek korup perizinan yang dilakukan oleh elit politik lokal di Konawe Utara. Hal ini terbukti dengan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman yang menjadi tersangka akibat suap Rp 13 Milyar untuk memuluskan izin sejumlah perusahaan pertambangan. Akibat dari hal tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,7 triliun. Kabid LH PB HMI itu mengatakan Allah telah menuliskannya juga dalam Al Qur’an surat Ar-Rum (30:41) tentang kerusakan dimuka bumi ini akibat perilaku manusia.

“Bahwa telah Nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan (maksiat, red) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar,” kata Gadri sambil menirukan Surah Ar Rum ayat 41.

Kata Gadri, Gubernur Ali Mazi seharusnya memerintahkan seluruh stakeholder terkait di pemerintahannya untuk bersama-sama elemen masyarakat saling membantu dalam menangani kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan sawit yang ada di Konut.

“Itu bisa melalui Perda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nomor 14 tahun 2013 yang dikeluarkan dan diamanahkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup,” tutupnya.

Laporan: Jubirman

Potretsultra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *