Asosiasi PKL Kolut Tolak Perda Pajak 10 Persen Pengelola Warung Makan

Keterangan Gambar : Asosiasi PKL se Kabupaten Kolaka Utara melakukan aksi unjuk rasa menolak Pengenaan pajak warung makan 10 persen dengan berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penarikan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 10 persen.(Foto:Ahmad)

Potretsultra

KOLUT-Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) se Kabupaten Kolaka Utara melakukan aksi unjuk rasa (Unras) menolak Pengenaan pajak warung makan 10 persen dengan berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penarikan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 10 persen.

Pantauan Jurnalis Potret Sultra.Com,unjuk rasa dilakukan di tiga lokasi yakni tugu kelapa Kota Lasusua,Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara dimulai sekira pukul 09.00 sampai Pukul 15.00 Wita,Senin (29/7/2019)

Tidak hanya itu kekesalan massa aksi yang dilakukan para pedagang PKL juga turut diwarnai sebuah aksi solidaritas berupa penutupan serentak rumah makan se-Kabupaten Kolaka Utara.

Pasalnya,pengusaha Rumah Makan yang tergabung dalam Asosiasi PKL Kolaka Utara dengan Omset Penjualan tidak melebihi Rp150.000 /hari dikenakan wajib pajak sebesar 10 persen oleh dispenda.

Pemilik usaha makanan dalam hal ini PKL justru ditekan melalui sebuah Surat Edaran Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) agar Pajak 10 persen tersebut dibebankan kepada tiap konsumen.

Hal ini dinilai sangat tidak relevan dengan keadaan masyarakat khususnya Konsumen, Asosiasi PKL Kolaka Utara menilai hal ini akan berimbas pada populasi pelanggan/konsumen yang juga didukung kondisi ekonomi masyarakat kolut pada umumnya.

Dalam aksinya,masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi PKL menuntut keras agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara mencabut atau setidaknya melakukan revisi terhadap Perda nomor 5 Tahun 2013 dengan alasan sangat memberatkan pedagang PKL ditengah kondisi perekonomian masyarakat Kolaka Utara yang lagi anjlok.

Potretsultra

“Penetapan Perda nomor Tahun 2013 harus dicabut atau paling tidak ditinjau ulang karena sangat memberatkan kami selaku pengusaha kecil, alasannya sangat jelas kondisi perekonomian sekarang jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, dengan pajak 10 persen yang dibebankan kepada kami sama saja membunuh kami secara perlahan,”ungkap Ketua Asosiasi PKL Kolut Yunus dalam orasinya.

Perlu diketahui unjuk rasa sempat berlangsung tegang saat rombongan peserta aksi memasuki halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kolaka Utara, aksi saling dorong aparat dengan peserta aksi sempat terjadi.

Dimana massa aksi mencoba memaksa masuk ke dalam Gedung DPRD dengan mencoba menerobos barisan pengaman, namun kembali kondusif setelah pihak kepolisian memberi warning.

Aksi unjuk rasa oleh Asosiasi PKL juga mendapat perhatian dari Elemen Mahasiswa seperti lembaga HMI,LBH -Patamonua dan Ormas-ormas seperti Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Indonesia,Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Kolaka Utara.

Menanggapi Aksi tersebut,Wakil Ketua Ketua DPRD Kolut Surahman mengatakan tuntutan PKL akan segera ditindak lanjuti setelah mengadakan pertemuan dengan pihak eksekutif atau instansi terkait yakni pihak dispenda Kolut,untuk melakukan kajian bersama.

“Terkait apa yang disuarakan Asosiasi PKL segera kami tindak lanjuti,”tuturnya.

Laporan: Ahmad

Editor. : Ismed

Potretsultra
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *