KONAWE KEPULAUAN – Untuk memastikan ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas LPG menghadapi hari raya Idul Fitri 1446 Hijriyah, DRPD Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Rapat Dengar Pendapat DPRD Konkep itu dilakukan bersama SAM Sultra PT Pertamina Patra Niaga, SBM Rayon II Sultra, Hiswana Migas, PT Anil Cahaya Langara, PT Cahaya Anugrah Gas, PT Tendri Pulau Wawonii, PT Yudhafia Energi Pratama, PT Anugrah Djam Gasindo, PT Tiga Tunas Madani, PT Tedri Putri Gasindo, dan Kabag Ekonomi dan SDA Setda Kabupaten Konkep.
RDP tersebut berlangsung di Kantor Perhubung Kabupaten Konkep di Kota Kendari pada Rabu (26/3/2025). Hadir dalam RDP Ketua Komisi II DPRD Konkep, Imanudin, S.Pd, MM bersama anggota Komisi II diantaranya Laskar Bili, Asbul Bahri, Arwadi, dan Muh Muamal Usman.
Ketua Komisi II DPRD Konkep, Imanudin mengungkapkan, hasil dari RPD hari ini yakni memastikan tidak terjadi kelangkaan Gas LPG dan BBM dalam menghadapi momen lebaran Idul Fitri. Ia menegaskan, agar para pelaku usaha di sektor Migas ini tetap memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dan gas elpiji menjelang lebaran dan pasca lebaran.
Lebih lanjut, Imanudin menjelaskan, terkait BBM pihaknya sudah mendapatkan data jumlah kendaraan dan data kuota BBM untuk wilayah Konkep. Seharusnya dari kuota yang ada telah mencukupi kebutuhan BBM di Konkep dalam sebulan.
“Seharusnya dengan kuota yang ada sudah bisa memenuhi kebutuhan Masyarakat tiap bulannya, tapi ini situasi di lapangan belum cukup 3 hari sudah habis bensin pertalitenya, sehingga kami butuh penjelasan klarifikasi langsung terkait hal ini,” ujar Imanudin.
Dalam RDP ini, Imanudin juga menyoroti PT Yudhafia Energi Pratama selaku pemilik SPBU di Langara Kecamatan Wawonii Barat. Belakangan ini DPRD Konkep mendapat banyak keluhan dari warga terkait pelayanan SPBU Langara tersebut, mulai dari ketersediaan yang cepat habis, tidak adanya alat nozzle, jam operasional yang tidak teratur, hingga atribut karyawan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Jadi kami berikan tenggang waktu sampai 30 Juni 2025, jika sampai di tanggal itu belum juga diperbaiki maka kami dengan tegas menyampaikan mohon maaf silahkan mundur dan izinnya akan kami rekomendasikan untuk dicabut,” tegasnya.
Ketua Komisi II DPRD Konkep, Imanudin, S.Pd, MM
Begitu halnya dengan ketersediaan gas elpiji subsidi 3 kilogram, Imanudin meminta agar harga yang diterima masyarakat melalui pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 31.450.
“Kami harapkan HET yang ditetapkan pemerintah, itu juga yang sampai di masyarakat. Saya ingin semua kita maksimalkan dengan baik, karena kami selalu jadi sasaran empuk masyarakat jika terjadi kelangkaan dan ketika distribusi tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk mengontrol semua itu, Komisi II DPRD Konkep bersepakat akan membuat Satgas yang fungsinya melakukan pengawasan khusus terkait pendistribusian, pelayanan, dan ketersediaan BBM dan Gas LPG di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Menanggapi hal itu Sales Branch manager Rayon I Sultra, Ferdi Fajrian Adicandra memastikan ketersediaan BBM dan gas elpiji menjelang lebaran ini. Bahkan untuk BBM akan dilakukan penyaluran dua kali bulan ini dan ditambah kuota 8 persen.
“Kami dari Pertamina pastikan untuk wilayah Konkep tetap tersedia BBM dan gas elpiji jelang Idul Fitri,” ucap Ferdi.
Terkait usulan ketersediaan BBM alternatif yang non subsidi berupa Pertamax, Ferdi mengaku pihaknya sangat mendukung rencana itu. Karena dengan adanya BBM non subsidi ini, masyarakat juga dapat memanfaatkannya dengan baik jika kuota BBM bersubsidi telah habis.
“Kami setuju BBM alternatif, kami sangat mendukung jika diadakan BBM non subsidi di Konkep,” katanya.
Laporan: Jarman Alkindi
Tinggalkan Balasan