BUTON – Untuk mengelola sumber daya alam daerah pemerintah harus menggandeng organisasi yang bergerak di bidang perekonomian, yakni Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) .
Hal ini disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Kabupaten Buton, Muhammad Risman Amin Boti.
Kehadiran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Buton. Menurutnya, menjadi kesempatan Pemda bersinergi mengelola sumber daya alam.
Disisi lain, Risman mengucapkan selamat kepada La Ode Muhammad Sumarlin sebagai Ketua terpilih secara aklamasi hasil Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) IV KADIN Kabupaten Buton tahun 2023.
“Dengan kehadiran KADIN menjadi kesempatan Pemda bisa menjadikan prioritas utama pemanfataan kita bidang pertambangan yang dibahas dan tentu saya mengucapkan selamat kepada bang Sumarlin, sebagai Ketua KADIN Buton terpilih maka ada harapan bisa bersinergi apalagi bang Sumarlin putra Buton asli,” kata Risman dalam rilis persnya kepada media, Senin (6/2/2023).
Lebih lanjut, Risman berharap KADIN Buton dapat mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk pembenahan tata ruang di antaranya kawasan industri aspal Buton.
Apalagi, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada kementerian investasi segera melakukan Hilirisasi aspal Buton pada tahun 2024.
“Karena untuk menjawab investasi yang diharapkan Presiden Jokowi yang perlu dibenahi adalah kepastian tata ruangnya dan itu bukan asal-asalan saya bicara tetapi itu penegasan Presiden dan Menteri Investasi selalu menyebut (arahan Presiden Jokowi) tentang Hilirisasi dalam forum-forum resmi,” cetus Risman.
Ia menjelaskan permasalahan penataan ruang menjadi prioritas dalam pemikirannya. Menurut dia, hilirisasi aspal Buton tidak terwujud jika regulasi yang menjadi kewajiban pemerintah daerah tak dipenuhi.
“Misalkan penetapan Perkada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), itu sudah diminta oleh Presiden secara langsung bahwa Pemda harus selesaikan namun hingga kini tidak dibahas di daerah,” keluh Risman.
“Padahal untuk mendapatkan izin skala industri besar seperti hilirisasi aspal buton maka daerah harus memiliki kepastian lokasi yang dimuat dalam RDTR dan terintegrasi di kementerian Investasi. Itu arahan pusat,” sambungnya.
Olehnya itu, Risman menyatakan dengan berbagai masalah KADIN diharapkan menjadi pembuka pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD), Misalkan pembahasan tata ruang kawasan industri aspal.
“Semacam membuat FGD tentang Investasi khususnya pengembangan aspal Buton dengan menghadirkan narasumber yang tepat agar dapat kita ketahui apa yang harus dibenahi duluan, apakah bahas tata ruang ataukah soal apa?,” tanya dia.
Namun ia memastikan permasalahan yang paling mendasar adalah mewujudkan kepastian penataan ruang kawasan industri aspal Buton.
“Yang pasti masalah tata ruang itu adalah masalah dasar yang harus cepat dituntaskan,” tutup Risman.
Diketahui, Pj Bupati Buton Drs Basiran.M.Si menghadiri dan membuka Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) IV Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Buton di Hotel Zenith Baubau, Senin (06/02/2023).
Di depan peserta Musda, Basiran meminta adanya kolaborasi antara Kadin dan Pemda Buton dalam membangun perekonomian di Bumi penghasil aspal alam terbesar di dunia.
“Saya berharap di Musda Kadin ini muncul ide-ide atau gagasan baru sebagai rekomendasi catatan bagi Pemda Buti dalam membagun ekonomi,”harapnya.
Laporan: Akbar
Tinggalkan Balasan