KOLAKA UTARA — Pemerintahan Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), kini menjadi sorotan publik setelah mencuat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan desa.
Sejumlah warga menyuarakan kekecewaan mereka terkait minimnya transparansi serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek desa.
Salah satu sorotan utama adalah diduga tidak rutinnya pemerintah desa menggelar rapat terbuka. Hal ini membuat warga merasa tidak mengetahui secara jelas program-program yang sedang dan akan dijalankan. Akibatnya, muncul dugaan bahwa sejumlah kebijakan dibuat secara sepihak tanpa melalui mekanisme musyawarah dengan masyarakat.
Program pembangunan fisik juga tidak luput dari perhatian. Sejumlah proyek seperti pembangunan deker (gorong-gorong) dinilai tidak tepat sasaran, karena dibangun di lahan pribadi milik kepala desa, lahan perumahan yang di tumpangi oleh salah satu warga, harusnya deker dibangun di tempat sarana umum seperti jalan tani, agar bisa diakses oleh masyarakat umum.
“Untuk siapa sebenarnya proyek itu?,” ungkap seorang warga berinisial A, yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (2/5/2025)
Tak hanya itu, dugaan intervensi keluarga dalam pemerintahan desa turut menjadi perhatian. Menurut A, sejumlah kebijakan desa diduga kuat dipengaruhi oleh suami kepala desa. Bahkan, posisi strategis seperti bendahara desa disebut-sebut dijabat oleh anak kepala desa sendiri. Kondisi ini memunculkan kecurigaan kuat akan praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola pemerintahan desa.
Dari sisi transparansi anggaran, warga menyoroti absennya papan informasi proyek pada setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Padahal, papan proyek merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik dan transparansi penggunaan dana desa.
Salah satu kasus yang banyak dipertanyakan adalah pengadaan sumber air bersih berupa tandon air pada tahun anggaran 2022. Warga mengaku tidak mengetahui bentuk fisik atau jumlah unit yang terealisasi.
“Yang kami lihat hanya sumur cincin di kebun pribadi kepala desa, bukan fasilitas umum,” ujar A menambahkan.
Sementara itu, pada tahun anggaran 2024, proyek rabat bahu jalan juga menuai sorotan. Hingga akhir Mei 2025, proyek tersebut belum dilaksanakan meski anggarannya telah ditetapkan. Tak adanya papan proyek di lokasi memperkuat dugaan adanya ketidakwajaran dalam pelaksanaan program tersebut.
Hal serupa terjadi pada pengadaan mesin penggiling hasil pertanian tahun anggaran 2024. Masyarakat belum melihat kejelasan mengenai mesin tersebut. Selain itu, proyek rehabilitasi sarana dan prasarana Polindes juga belum menunjukkan tanda-tanda pelaksanaan, sementara anggaran sudah dialokasikan.
Pekerjaan rehabilitasi talud di Dusun 4 yang dikerjakan pada tahun 2023 dan juga pekerjaan pengerasan jalan juga dipertanyakan. Menurut warga, proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam perencanaan. Tak ketinggalan, program penguatan ketahanan pangan tahun 2023 yang telah menelan anggaran ratusan juta rupiah juga belum diketahui hasil atau bentuk realisasinya.
Pendamping desa berinisial RM, mengaku dalam pengerjaan satu item kegiatan, pihaknya tak dilibatkan untuk rapat musyawarah.
“Kami juga jarang dilibatkan,” tukasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Sarona belum memberikan klarifikasi resmi atas berbagai dugaan tersebut. Masyarakat berharap agar pihak berwenang, baik dari kecamatan maupun aparat penegak hukum, turun tangan untuk melakukan audit dan investigasi. Mereka menuntut agar pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Laporan: Andika
Tinggalkan Balasan