KOLAKA UTARA – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kolaka Utara menggelar rapat pembahasan Penilaian Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2025″, Kamis (9/10/2025) di Ruang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara.
Menindaklanjuti surat dari Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Kuntarto, A.Ptnh, S.H., M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara menginstruksikan seluruh jajaran untuk menyiapkan data dan dokumen pendukung sesuai dengan instrumen penilaian Ombudsman.
Menurut Kuntarto, ATR/BPN merupakan instansi administratif yang selalu berkaitan dengan peraturan hukum, sehingga segala hal yang bersifat maladministrasi (pelanggaran administrasi) harus diperhatikan dan dipahami bersama.
Selanjutnya, Kuntarto mengimbau, agar seluruh jajaran tidak hanya berpatokan pada aturan secara teks saja, tapi juga meningkatkan kemampuan secara praktikal dalam bidang pelayanan.
Kemudian, adanya jaminan pelayanan terhadap kelalalaian administrasi juga tidak luput disampaikan agar memenuhi kriteria dan standar penilaian yang ditentukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sebagai Koordiantor Kegiatan “Penilaian Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2025”, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Christian Cayetanus Sarmpumpwain, S.H., M.P.W menambahkan bahwa persiapan yang dilakukan oleh seluruh jajaran kantor bukan hanya berfokus pada tata cara pelayanan saja.
Melainkan segi pemantapan dari kebersihan dan kerapian harus senantiasa diperhatikan, karena hal tersebut merupakan suatu cerminan atau wajah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara.
Secara keseluruhan, segenap jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara menyambut baik kehadiran tim penilai dari Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan melaksanakan kegiatannya pada minggu kedua bulan Oktober s.d. November 2025 nanti.
Tim Redaksi
Tinggalkan Balasan