Banyak kasus akhir-akhir ini yang menjerat anggota DPRD membuat citra buruk DPRD di mata masyarakat. Sehinga hal ini membuat masyarakat sedikit berhati-hati dalam menentukan pilihannya di Pemilihan Legislatif (Pileg) di tahun 2019 mendatang.
Salah satu kasus yang masih hangat dibicarakan di media TV, elektronik dan media cetak adalah soal kasus korupsi massal yang dilakukan oleh 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang. Kasusnya soal dugaan suap kasus pembahasan APBD-P Pemkot Malang pada tahun anggaran 2015. Dari kasus korupsi massal ini terpaksa ketua-ketua partai mencarikan calon penganti, untuk mengantikan kekosongan di kantor DPRD.
Selain persoalan kasus korupsi massal yang terjadi di DPRD Kota Malang, baru-baru ini juga terjadi kasus yang masih hangat dibicarakan yaitu kasus yang menimpa salah satu anggota DPRD Kabupaten Langkat.
Anggota Legislatif (Aleg) itu terpaksa ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) karena dicurigai menjadi bandar narkoba jaringan internasional yang bernama Ibrahim Hasan. Ibrahim Hasan masih terdaftar menjadi anggota DPRD kabupaten langkat dan akan kembali mencalonkan diri lagi lewat Partai Nasdem.
Namun langkah tersebut terlambat dikarenakan dia telah terkena kasus narkoba dan sudah dikeluarkan dari partainya. Deretan kasus itu cukup membuat masyarakat khawatir soal kualitas para calon legislatif nantinya.
Harapanya partai politik lebih mengutamakan soal kualitas dari calon bukan hanya persoalan basis semata. Sehinga kasus-kasus seperti di atas tidak kembali terjadi, apa lagi pemilihan legislatif tidak lama lagi akan digelar.
Sehingga nantinya anggota legislatif yang terpilih bisa lebih menjalankan tugasnya sebagai pengawas, anggaran dan regulitas. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif dapat dikembalikan.
Penulis: Fandi Muhbar (Mantan Ketua Senat Fakultas Ilmu Keperawatan Unissula Semarang)
Tinggalkan Balasan