LASUSUA – Program Revitalisasi Pertanian yang merupakan sebuah program unggulan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang jatuh palu sejak tahun anggaran 2018 hingga hari ini masih menuai pro-kontra.
Salah satu indikator yang menarik perhatian banyak pihak seperti penggiat Ormas, media, mahasiswa serta kalangan pemuda Kolut ialah nilai anggaran yang cukup fantastis yakni mencapai Rp. 53 Miliar.
Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten ini bisa dibilang telah dihujam kritakan dan sikap pesimistis dari bebagai elemen masyarakat sejak ditetapkannya sebagai suatu program yang harus terlaksana di tahun 2018 kemarin.
Olehnya itu, untuk sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Kolut Watch menyelenggarakan sebuah diskusi publik dengan tema “Menakar Peran Stakeholders dalam Mendukung Program Revitalisasi Pertanian Kolaka Utara” di salah satu Warkop di Lasusua, Jumat (25/01/2019).
Dalam diskusi tersebut, salah satu Audiens, Ahmad Yarib mengangkat persoalan yang dianggap krusial dalam Revitalisasi serta dianggap sebagai potensi gagalnya suatu program seperti bibit yang dibagikan kepada masyarakat diduga banyak yang tidak layak lagi atau rusak. Selain itu, bibit yang dibagikan juga berasal dari luar kabupaten dan diduga ada politisasi penyaluran pembasmi hama babi.
“Telah juga ditemukan bibit yang diduga berasal dari luar kabupaten, penyaluran alat pembasmi hama babi diduga ada aspek politisasi serta perubahan data CPCL ,” ungkap Yarib.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kolaka Utara, Samsul Rijal menyarankan kepada semua stakeholders tetap optimis dalam menanggapi polemik yang muncul. Beberapa solusi telah disiapkan pihak pertanian seperti bibit yang rusak akan diganti dengan yang baru serta proses pengawalan program akan diperketat.
“Penyaluran bibit sudah sesuai SOP, dan bibit yang rusak telah diinfokan untuk diganti, malam ini kita berikan jawaban yang singkat saja sesuai fakta lapangan. Dan saya harap kami diberikan data lengkap kejadian di lapangan,” ujar Samsul.
“Mengenai Juknis tentang revitalisasi itu ada dan sudah disosialisaasikan kepada masyarakat, dan saya tegaskan kami sangat terbuka utuk menerima masukan dan info dari masyarakat bahkan kalau hal ini gagal saya siap tanggalkan jabatan,” sambungnya.
Komentar Kadis Pertanian Kolut itu mendapat kritik keras dari salah satu aktivis Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Kolut, Muhammad Awaluddin. Menurutnya, kegiatan diskusi publik yang digelar malam itu ialah kegiatan yang telah kembali ke nol lagi.
“Meeting room hari ini sama saja kembali ke nol, mestinya kegiatan kali ini para Stackholder hadir untuk memperkuat program pemerintah. Bukan bebicara pra kegiatan lagi. Revitalisasi pertanian, kontak babi juga ada satu indikator bahwa kontak babi 3200 biji digunakan sebagai alat kampanye oleh salah satu Caleg,” tegas Awaluddin.
“Yang dibutuhkan sekarang bagaimna solusinya, itu yang harus dipertegas oleh semua stakeholder” pungkasnya.
Laporan: Ahmad
Editor : Jubirman
Tinggalkan Balasan