Somawa Desak Kejati dan BPK Audit Pengelola Pansimas di Dusun Wangguali Kabupaten Muna

Keterangan Gambar : Kordinator Lapangan masa aksi Somawa Keking (Foto: Redaksi)

Potretsultra

KENDARI – Barisan Solidaritas Masyarakat Wangguali bersatu (Somawa) Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dan Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Kamis (8/8/2019). Masa aksi menuntut dan mendesak penegak hukum untuk melakukan audit terkait pengelolah Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Dusun Wangguali Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna terkait pengerjaan jembatan pipa, penangkap mata air dan bak pelepas tekanan.

Kordinator lapangan aksi, Keking mengungkapkan, program Pansimas yang diadakan di Dusun Wangguali, Desa Pola dengan jumlah anggaran senila Rp 470 Juta.Tapi ironisnya program tersebut dikerjakan mulai dari tahun 2017, realitas di lapangan belum juga terselesaikan.

“Sehingga kami menduga ada indikasi tindak pidana korupsi berjamaah yang dilakukan oleh pengelola, hal tersebut dapat dilihat ada berbagai kejanggalan dari hasil investigasi kami di lapangan, ada beberapa item yang masuk di daftar pengadaan barang yang tidak terealisasi,” tegas Keking.

Potretsultra

Masa aksi yang lain bernama Vandi Vatriawan mengatakan, krisis air bersih di Dusun wangguali, sangat mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Di dusun tersebut terdapat satu sumur bor yang menjadi sumber air bersih yang diandalkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena kuantitas lebih banyak maka sebagian masyarakat harus menempuh jarak yang begitu jauh untuk mendapatkan sumber air. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat maka diberlakukanlah program PAMSIMAS yang dikelola oleh masing-masing Pemerintah Daerah sesuai UU No 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Untuk itu kami yang tergabung dari Solidaritas Masyarakat Wangguali Bersatu meminta dengan tegas kepada BPK Provinsi Sultra, segera membentuk tim audit untuk turun langsung memeriksa fisik pembangunan di lapangan,” tegasnya.

“Selain itu kami meminta juga BPK bersama Kejati Sultra segera menyurati Ketua Satlak sebagai penanggung jawab kegiatan Pansimas,” pungkas Vandi.

Laporan: Redaksi

Potretsultra
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *