Risman Nilai Foto Bupati Konkep yang Beredar di Medsos Bukan Pelanggaran

Pegiat Pemilu Konkep, Risman (Foto: IST)
Keterangan Gambar : Pegiat Pemilu Konkep, Risman (Foto: IST)

Potretsultra

KONAWE KEPULAUAN – Salah satu pegiat Pemilu di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Risman menanggapi pernyataan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulawesi Tenggara, Muammad Nasir soal dugaan pelanggaran Pilkada di Konkep.

Seperti diberitakan di salah satu media online, Ketua KIPP Sultra meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra untuk menyelidiki dugaan kasus pelanggaran yang di lakukan oleh para petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah, termasuk di Konawe Kepulauan.

Menanggapi hal itu, Aktivis Muda Konkep, Risman menilai foto yang beredar di Media Sosial yang didalamnya ada Bupati dan Wakil Bupati Konkep bersama para ketua partai, bukan suatu pelanggaran. Hal ini kata dia, karena salah satu unsur dilarangnya bupati merugikan pasangan calon lain dalam membuat keputusan bupati atau wakil bupati di UU Pilkada adalah ditetapkannya pasangan calon resmi oleh KPU Kabupaten Konkep.

“Ini bukan sebuah pelanggaran, karena belum resmi ditetapkan sebagai calon oleh KPU,” ujar Risman, Kamis (11/6/2020) kepada Potretsultra.com

Mahasiswa hukum di Pascasarjana Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ini juga menjelaskan, terkait dugaan KIPP terhadap Bupati Konkep menggunakan kewenangan dan atau fasilitas negara memang dilarang. Namun larangan ini apabila tahapan resmi yang ditetapkan KPU RI sudah berjalan. Sehingga kita bisa menghitung limit waktu sebelum dan pasca penetapan calon.

“Sebgaimana ketentuan UU Pilkada dan sejauh ini belum ada tahapan resmi dari KPU RI untuk pelaksanaan Pilkada 2020,” jelasnya.

Olehnya itu, Risman meminta kepada pihak Bawaslu harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menegakan hukum kepemiluan.

Laporan: Jubirman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *