Raperda LKPD Konkep Tahun 2019 Disetujui Menjadi Perda

Keterangan Gambar : Suasana Rapat Paripurna DPRD Konkep

Potretsultra

KONAWE KEPULAUAN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) tahun  2019 disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat paripurna DPRD, Senin (21/9/2020).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konkep, Ishak.  Ada lima fraksi yang menyampaikan pandangannya dan menyetujui Raperda tersebut menjadi Perda. Diantaranya, fraksi nepeoasade, fraksi PAN, fraksi kebagkitan bangsa, fraksi golkar nasdem dan fraksi keadilan indonesia raya.

“Kami baru saja menandatangani Raperda 2019. Semoga kerja keras yang kita lakukan mendapat pahala dari Allah SWT,” ujar Ketua DPRD Konkep, Ishak.

Ishak juga mengapresiasi atas prestasi Konkep yang telah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Ditempat yang sama, dari fraksi PAN Dedi Arman juga mengaku mengapresiasi atas raihan opini WTP tersebut. Ia berharap, agar kedepan Pemkab Konkep, lebih memperhatikan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan. Ia bersama koleganya juga mendesak agar pemerintah lebih melihat potensi-potensi PAD  untuk mendukung kemajuan daerah.

“Kami juga mengapresiasi atas prestasi WTP yang baru saja diraih,” kata Dedi Arman.

Sementara itu, Wakil Bupati Konkep Andi Muhammad Lutfi menjelaskan, tahun 2019 Pemkab Konkep dapat menyajikan laporan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan kepada BPK RI dengan baik dan hampir sempurna. 02 Konkep itu mengaku, pengelolaan aset Konkep adalah yang terbaik dari 17 kabupaten kota.

“Prestasi yang kita dapat yaknii WTP merupakan kerja keras pemerintah dan DPRD Konkep,” ungkap Andi Lutfi.

Ketua DPC Partai Nasdem Konkep juga itu mengartikan WTP bukan hanya sekedar singkatan dari Wajar Tanpa Pengecualian, namun WTP juga punya arti Wawonii Tanpa Perpecahan. Artinya, ia berharap agar antara DPRD dan pemerintah harus bersinergi dalam membangun daerah.

“Pemkab Konkep juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas disetujuinya laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah atas laporan keuangan tahun 2019,” ucapnya.

Laporan: Jubirman

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *