PT GKP Diduga Serobot Lahan, Ironisnya Pemilik Lahan Malah Jadi Tersangka

Keterangan Gambar : Massa Aksi PMMW Saat Membentangkan Spanduk Selamatkan Pulau Wawonii di Depan Mapolda Sultra

Potretsultra

KONKEP – Polemik pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) makin memanas. Antara perusahaan tambang PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dan warga saling lapor ke polisi.

Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Muh Jamil mengatakan, warga Konkep atas nama La Baa, Amin, dan Wa Ana melaporkan PT GKP ke Polda Sultra pada 30 Agustus dan 1 September 2019 lalu atas dugaan pengrusakan tanaman dan penyerobotan lahan pada 22 Agustus 2019 yang berlangsung tengah malam. PT GKP diduga melanggar Pasal 385 KUHP.

Pihak PT GKP juga tak tinggal diam. Kata Jamil, Perusahaan berbendera Harita Group itu melaporkan 27 warga Pulau Wawonii ke polisi atas tuduhan penganiayaan dan menghalang-halangi perusahaan. Beberapa pasal yang digunakan yakni Pasal 333 KUHP, Pasal 335 KUHP, dan Pasal 162 UU Minerba. Dari 27 laporan yang dimasukkan oleh PT GKP, saat ini polisi telah menetapkan dua tersangka atas nama Jasmin (dikenakan Pasal 333 dan Pasal 335 KUHP) dan Idris dikenakan pasal 351 KUHP.

Ironisya, lanjut Jamil, polisi dengan cepat menetapkan tersangka atas laporan PT GKP namun lambat menetapkan tersangka atas laporan warga.

Hal inilah yang membuat sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii (PMMW) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (2/12/2019).

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Haerul Bahdar menduga, aparat kepolisian di Sulawesi Tenggara cenderung diskriminatif dalam menegakkan hukum. Kata dia, hal ini setidaknya bisa dilihat dari dua hal. Pertama, laporan warga atas nama Idris ke Polres Kendari pada 14 Agustus 2019 terkait penerobosan lahan miliknya oleh PT GKP pada 16 Juli 2019 tak kunjung diproses. Sebaliknya, Idris justru dilaporkan pihak  PT GKP ke Polres Kendari dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kedua, Lanjut Haerul, laporan di atas mengendap begitu saja, tanpa ada tanda-tanda untuk ditindaklanjuti. Sehingga Haerul menduga bahwa pihak kepolisian justru sedang terlibat dalam skema permainan PT GKP, yang memaksa penerobosan lahan milik masyarakat untuk menambang nikel di Pulau Wawonii.

Menurut Haerul, pihak kepolisian diduga melakukan kriminalisasi terhadap warga Konkep pemilik lahan. Dimana Pasal 333 KUHP yang disangkakan kepada warga, terkesan dipaksakan, dengan tujuan untuk menakut-nakuti warga lain yang selama ini aktif berjuang mempertahankan lingkungan hidup dan hak atas tanah.

Kata Haerul, tindakan warga yang mengikat para pekerja PT GKP dalam penerobosan lahan itu, secara kontekstual tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana perampasan kemerdekaan.

“Sebab tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan haknya, bukan melawan hak, serta mencegah terjadinya tindak pidana yang hanya menimbulkan kerugian lebih besar bagi warga,” ujar Haerul.

Atas kondisi di atas, tambah Haerul, PMMW mengeluarkan 9 tuntutan:

  1. Mendesak Kapolri untuk memerintahkan Kapolda Sultra agar hentikan seluruh proses hukum atas 27 warga Wawonii yang dilaporkan pihak PT GKP, serta lepaskan status tersangka warga yang telah ditetapkan kepolisian.
  2. Mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dan Lukman Abunawas, untuk segera mencabut izin usaha pertambangan PT GKP, serta perusahaan tambang lainnya yang ada di pulau Wawonii.
  3. Mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta untuk memidanakan PT GKP yang diduga menambang di pulau kecil Wawonii, serta segera segel Terminal Khusus (Tersus) yang dibangun pihak anak usaha Harita Group tersebut.
  4. Mendesak Komnas HAM untuk segera membuka ke publik rekomendasi kepada Polda Sultra terkait pelanggaran HAM dan kriminalisasi warga Wawonii yang memperjuangkan lingkungan hidup dan mempertahankan hak kepemilikan atas tanahnya masing-masing.
  5. Mendesak Komnas HAM untuk segera berkoordinasi dengan Kapolri RI dan Kapolda Sultra untuk menghentikan seluruh proses hukum kepada warga. Mengingat keberadaan PT GKP dan terminal khusus yang dibangun di pulau Wawonii diduga cacat administrasi dan tidak memiliki izin lingkungan.
  6. Mendesak Komnas HAM untuk ‘memerintahkan’ Kapolda Sultra agar hentikan seluruh proses hukum bagi 27 warga pulau Wawonii yang telah dilaporkan pihak perusahaan.
  7. Mendesak Komnas HAM untuk mengumumkan kepada publik, bahwa Jasmin adalah pejuang lingkungan hidup, dan untuk itu tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.
  8. Mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jakarta untuk segera membuka informasi kepada publik, ihwal proses penetapan dan dokumen kawasan hutan di lahan-lahan milik warga, yang kemudian telah diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) kepada PT GKP).
  9. Mendesak Kapolda Sultra dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk bebaskan segera Jasmin, hentikan proses hukum atasnya, sebab, Jasmin murni memperjuangkan lingkungan hidup, yang dikategorikan Anti Slapp (strategic Lawsuit Against Public Participation), sebagaimana amanat Pasal 66 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Laporan: Redaksi

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *