Proyek Jalan Laiba-Wakumoro Dibatalkan, Dewan Geram Kadis SDA dan Bina Marga Dua Kali Bolos RDP

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Sultra, Ld Frebi Rifai dari Dapil III: Kabupaten Muna, Muna Barat dan Buton Utara. Foto: Ist

POTRETSULTRA.COM – DPRD Sultra geram dengan sikap tidak kooperarif yang ditunjukkan Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Burhanuddin.

Pasalnya, DPRD Sultra sudah dua kali mengaagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik batalnya kontrak pengerjaan jalan Laiba-Wakumoro Kabupaten Muna, Kadis yang bersangkutan tidak pernah hadir atau bolos.

Dengan demikian, DPRD Sultra akan melibatkan pihak kepolisian untuk memanggil paksa Burhanuddin karena dia selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengerjaan jalan poros Laiba-Wakumoro tersebut.

Hal itu seperti diungkapkan Anggota DPRD Sultra, Ld Frebi Rifai. Sebagai wakil rakyat di Dapil III, Kabupaten Muna, Muna Barat dan Buton Utara maka dirinya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan Laiba-Wakimoro.

“Sudah dua kali kami melaksanakan RDP, tetapi Pak Kadis hanya mengutus dua orang stafnya, padahal yang mempunyai kebijakan untuk menjelaskan rencana pembatalan kontrak pemenang tender perbaikan jalan yang menghubungkan tiga kabupaten itu pak Burhanuddin,” ungkapnya, Kamis (18/11/2021).

Dengan demikian, pihaknya kembali melayangkan surat kepada Kadis SDA dan Bina Marga, ketika surat ketiga juga belum dihadiri maka akan melibatkan kepolisian untuk memanggil paksa Kadis tersebut.

“Pasti kita libatkan kepolisian untuk menjemput paksa Pak Burhanuddin, karena dia yang mempunyai kewenangan untuk menjelaskan rencana pemutusan kontrak itu,” tegasnya.

Terpisah, Direktur CV Cipta Barakati, Rafi selaku pemenang tender pun harus meradang, pihaknya mengaku sangat kaget dengan adanya surat pembatalan terkait pemenangan tender pengerjaan jalan tersebut.

Rafi mengatakan, banyak kejanggalan dari surat pembatalan itu, salah satunya hasil rapat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menjadi rujukan keluarnya surat itu. Sementara, pihaknya mengaku hingga saat ini belum pernah menghadiri rapat apa pun.

“Saya kaget dengan surat itu, nah sampai sekarang kami tidak pernah rapat dengan PPK dari bina marga. Makanya saya rasa aneh dengan adanya pembatalan ini, surat itu juga tidak sinkron untuk perihal dan isi suratnya, kalau persiapan kontrak itu harusnya saya sudah terima SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa),” ucap Rafi.

Rafi menjelaskan, di 5 November lalu, Dinas SDA dan Bina Marga pernah menyurat dengan pembahasan pra kontrak, sayangnya pihak PPK hanya mengutus staf bukan pejabat yang bisa menentukan kebijakan.

“Saya sudah ke kantor bina marga karena undangan dari mereka, tapi kenapa yang temui saya cuma staf bukan PPK. Alasannya pak kadis lagi ada tamu dan tidak bisa ditemui,” bebernya.

Tak hanya itu, Rafi menjelaskan selama proses penetapan pemenangan hingga prakontrak, pihaknya mendapat perlakuan berbeda dengan perusahan yang lain. Lambannya penyerahan kontrak diduga melibatkan oknum di Dinas Bina marga.

“Kalau merujuk dari waktu yang ditetapkan oleh Pokja, di Tanggal 27 Oktober harusnya saya sudah tanda tangan kontrak. Kenyataanya saya malah dipersulit dengan pertanyaan yang tidak sesuai regulasi dalam pengadaan barang dan jasa. Saya menduga ada oknum yang tidak ingin pekerjaan ini kami kerjakan,” paparnya.

Rafi menegaskan, pihaknya akan menempuh jalur hukum guna melaporkan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembatalan pekerjaan ini.

“Saya akan laporkan kasus ini ke Kejaksaan tinggi dengan KPPU (Komisi pengawas persaingan usaha) supaya kejanggalan proses ini terjawab, siapa sebenarnya yang bermain api, karena saya sudah sangat dirugikan atas kejadian ini,” tegas Rafi

Kendati demikian, Rafi mengatakan, pihaknya beritikad baik dengan membuka kesempatan bisa berkomunikasi secara persuasif.

Ia meminta Dinas Bina Marga agar mempermudah proses pekerjaan ini mengingat betapa pentinganya jalanan yang telah lama dinantikan masyarakat.

“Jangan korbankan masyarakat yang jadi korban PHP Dinas Bina Marga, seharusnya mereka mempermudah pekejaan agar bisa terealisasi secepatnya,” tutupnya.

Untuk diketahui, tender jalan poros Laiba-Wakumoro dengan anggaran kurang lebih 6 miliar dimenangkan CV Mitra Barakati. Namun, sampai saat ini Burhanuddin belum mengeluarkan surat penunjukan penyedia barang jasa (SPPBJ).

Parahnya, pemenang tender menurut kabar yang beredar diduga diiming-iming diberikan uang ratusan juga untuk mengundurkan diri sebagai pemenang tender.

Laporan: Aden

Potretsultra
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *