Perspektif Arah Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2021

Keterangan Gambar : Ketua Forum Komunikasi Pemuda Buton, Muhammad Risman

Potretsultra

OPINI – “Penataan ruang, Pengembangan sektor pertanian dan penataan pemukiman menjadi kebutuhan pertama dalam bentuk pengembangan daerah, menurut saya”.

Menindaklanjuti hasil dialog yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton pada 28 Juli 2020 tentang arah sektor pertanian dan dialog FKP Buton 24 Agustus 2020 tentang penataan ruang daerah. Tema pembahasan pada dialog FKP Buton yang sudah dilaksanakan untuk mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton, sehingga diperlukan koordinasi antar lintas sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penguatannya dapat didorong pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020 untuk kemudian menjadi prioritas pada pembahasan induk APBD tahun 2021.

Secara khusus, akibat pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) banyak membuat perubahan sistem terkait arah pembangunan tetapi disesuaikan dengan Visi Pemkab Buton, agar dampak pandemi Covid-19 tidak dirasakan “parah” ditengah perputaran ekonomi daerah. APBD Buton tahun 2020, yang ditetapkan sebesar 1,022 (1,2) triliun pada akhir tahun 2019, kemudian terpangkas sehingga Pemkab Buton lebih banyak mengarahkan program pada APBD-P 2020 di sektor Pemberdayaan petani/pertanian demi menjaga stabilitas roda perekonomian dalam situasi/maupun pasca pandemi Covid-19.

Dengan situasi tersebut, sehingga menjadi pertimbangan kepada Pemerintah daerah (Pemda) Buton dengan tetap menyesuikan postur APBD induk 2021, jika tidak mengacu pada isi perubahan dalam aturan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu;

Penataan Ruang Daerah

Sebagaimana maksud, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan daerah, mewujudkan keserasian pembangunan dengan daerah sekitarnya serta menjamin terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton yang berkualitas, pertama; Mengefektifkan Keputusan Bupati Nomor 455 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 116 tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten, yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Permendagri No. 116/2017, memiliki tugas terhadap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan pembentukan atau mengefektifkan TKPRD, maka Keputusan Bupati Buton Nomor 455/2019 tentang Pembentukan TKPRD, akan memudahkan terbentuknya tim-tim lain sebagai turunannya untuk perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya sektor pertanian.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan sesuai Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota. Maka, kewenangan penataan ruang di pusat telah diambil alih oleh Kementerian ATR/BPN. Pada tahun-tahun sebelumnya, masih menjadi kewenangan Kementerian PU atau satu Kementerian, karena itu Permen-PU No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah dicabut di era pemerintahan Presiden Jokowi sehingga banyak membawa perubahan dan penambahan nomenklatur Kementerian serta tugas-tugas lembaga dipusat.

Dialog FKP Buton, pada tanggal 28 Juli 2020 tentang pembahasan arah pengembangan sektor pertanian, tidak hanya dilaksanakan oleh dinas pertanian. Namun, ada beberapa OPD/Dinas tekhnis Pemkab Buton dan instansi lain. Oleh karena itu, koordinasi untuk pembentukan kawasan pertanian sangat diperlukan sebagaimana arah pengembangan sektor pertanian yang disesuaikan dengan penataan ruang daerah;

Pembentukan Perda Buton tentang PLP2B

Berdasarkan Permendagri No 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, diantaranya yaitu Kepala Daerah membentuk peraturan untuk menetapkan kawasan pertanian, sesuai tujuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Secara tekhnis diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP No. 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindngan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No. 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Tekhnis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara merupakan daerah Kabupaten dengan tujuh Kecamatan yakni Wabula, Pasarwajo, Wolowa, Siontapina, Lasalimu Selatan, Lasalimu dan Kapontori. Khusus wilayah Kapantori dan Lasalimu (KAPOLIMU) telah menjadi Kawasan Strategis Provinsi sesuai Perda Sultra No 2/2014 tentang RTRW tahun 2014-2034, daerah dengan tingkat kesuburan diatas rata-rata, karenanya banyak wilayah di tujuh Kecamatan Kabupaten Buton yang cukup potensial untuk digunakan sebagai lahan pertanian pangan dengan jenis tanam pertanian yang disesuaikan pada kondisi tanah setempat.

Namun, fakta dilapangan masih ditemukan konversi lahan pertanian telah menjadi lahan non-pertanian, begitupun sebaliknya. Hal itu menyebabkan tumpang-tindih “overlap” status pola ruang kawasan. Didasari hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terbagi dalam bentuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

Perencanaan penetapan kawasan pertanian dengan pola ruang/penataan wilayah baik Nasional, Propinsi maupun daerah Kabupaten menjadi satu-kesatuan dalam RTRW. Penataan Ruang Daerah sebagai gambaran umum yang didukung dengan Sumberdaya Birokrasi yang mampu, dapat mewujudkan penataan ruang daerah yang diprioritaskan untuk merumuskan program lanjutan diantaranya yaitu pengembangan sektor pertanian dan menjadi program penunjang visi daerah.

Secara umum pembukaan lahan Pertanian merupakan suatu kegiatan pembukaan areal yang dilakukan dalam usaha tani untuk kegiatan pertanian. Tujuannya, agar bibit yang ditanam mendapatkan ruang dan tempat tumbuh yang normal terhindar pengganggu baik berupa gulma, hama ataupun penyakit. Kegiatan pembukaan lahan untuk pertanian juga harus memperhatikan aspek keberlanjutannya, seperti; 1) Keberlanjutan sosial. 2) Keberlanjutan ekonomi, dan 3). Keberlanjutan lingkungan yang berhubungan dengan SDA (Sumber Daya Alam).

Pembentukan/Mengefektifkan RP3KP

Sebagaimana latar belakang (perkim.id), Bahwa Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan penduduk akan ruang, terutama ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan wilayah yang dilakukan harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain. Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dapat menimbulkan kesenjangan dan kesulitan bagi MBR dalam memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.

Isu tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah karena penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan optimal dan terorganisasi dengan baik, Kementerian Perumahan Rakyat mengeluarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

RP3KP merupakan acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Adanya RP3KP dapat mendukung pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu, berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, mendukung penyediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni, serta mewujudkan penyebaran penduduk yang proporsional.

Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas untuk menyusun RP3KP sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penyusunan dokumen RP3KP Daerah Kabupaten/Kota karena dengan adanya dokumen RP3KP, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran prospek perkembangan permukiman di wilayahnya, mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman, memiliki acuan yang jelas bagi prioritas penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman, serta merencanakan penanganan yang efektif terhadap permasalahan perumahan secara lintas sektor maupun lintas wilayah.

Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Maka diusulkan kepada Bupati Buton, menerbitkan “jika belum ada” Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) atau Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Seperti daerah-daerah lain, yang sudah memiliki Perbup terkait hal tersebut.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. Dokumen perencanaan ini penting bagi pemerintah daerah agar arah pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah dapat sesuai dengan kebijakan dan perencanaan, baik dalam skala nasional maupun daerah, serta terpadu secara lintas sektoral. Selain itu, RP3KP juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menentukan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Dalam rangka mewujudkan penyusunan RP3KP secara terkoordinasi dan terpadu lintas sektoral pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, Kementerian Perumahan Rakyat mengeluarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan RP3KP, yang meliputi tata cara penyusunan, kelembagaan, dan pembinaan.

RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor pembangunan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dijelaskan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Penyusunannya mengacu pada Program Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah yang mengatur secara khusus ruang perumahan dan kawasan permukiman serta berbagai tindak lanjutnya.

Tanggapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Meksipun, undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja masih menjadi polemik dan perdebatan langsung hingga penolakan dari berbagai pihak kelompok masyarakat. Tetapi keputusan pemerintah untuk mengesahkan RUU tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang telah selesai ditetapkan, dalam sidang paripurna DPR-RI tanggal 5 Oktober 2020.

Sehingga perlu diadakan, Rapat koordinasi (Rakor) antar OPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton, itu sangat diperlukan karena dalam rangka mengindetifikasi ketentuan peraturan terhadap masing-masing OPD setelah RUU tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Rakor berfungsi menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak lain demi mencapai tujuan masing-masing. Agar kedepan tidak terjadi tumpang-tindih regulasi dan keterlambatan pembangunan, akibat tidak sesuai ketentuan peraturan berlaku.

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati, menjadikan Kabupaten Buton sebagai Kawasan Bisnis dan Budaya Terdepan. Maka, seluruh OPD Pemkab maupun instansi tekhnis lain di daerah, bahu-membahu menjalankan Visi program kerja sesuai periode pemerintahan berjalan. Kemampuan untuk mengindetifikasi regulasi masing-masing OPD yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan terbaru, akan melahirkan rancangan peraturan baru sebagai wujud menyeleraskan dengan program pembangunan yang direncanakan dan sedang berjalan.

Target dan Capaian APBD 2021

Rakor OPD Kabupaten Buton terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bertujuan mengendetifikasi. Kemudian memiliki target dan capaian perencanaan pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, sesuai masukan program OPD, Kuasa Pengguna Anggaran Pemkab. Penyelarasan peraturan dengan cepat dan tepat akan menunjukkan peningkatan atau tambahan jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditetapkan dalam APBD, sehingga diperlukan birokrasi-birokrasi daerah yang siap bekerja.

Apalagi pengajuan penambahan DAK, saat ini sudah tersistem dalam aplikasi KRISNA. Merupakan penguatan dan singkronisasi akses data tentang perencanaan, penganggaran, dan kinerja instansi pusat serta daerah.

KRISNA adalah kaloborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB, yang dituangkan ke dalam bentuk satu sistem aplikasi tunggal untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. DAK-KRISNA akan masuk apabila seluruh OPD Pemkab mempunyai program kerja bersifat real-time, berbasis web, online, serta dapat diakses melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan internet.

Perspektif ini, tidak terlepas dari hasil dialog Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton tentang penataan ruang daerah dan pengembangan sektor pertanian sesuai Visi daerah. Pada pengembangannya akan menjadi pembahasan klaster 11 kementerian yang telah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja, dalam rangka mewujudkan pembanguan Kabupaten Buton berkelanjutan.

Penulis: Muhammad Risman (Ketua Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Kabupaten Buton)

Potretsultra Potretsultra
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *