Pendamping Profesional Dalam Peran Indeks Desa Membangun di Mubar

Keterangan Gambar : Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Mubar LM Junaim (Foto:Ist)

OPINI-Kehadiran Tenaga Pendamping Profesional Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) diseluruh pelosok tanah air Indonesi baik Tenaga Ahli (TA) Kabupaten,Pendamping Desa (PD dan PLD) di seluruh kabupaten Sulawesi Tenggara (Sultra) yang ada , secara heroik telah berjuang dengan sangat baik tanpa mengenal lelah dengan medan yang sulit untuk memajukan desa secara mandiri.Tanpa terkecuali di Kabupaten Muna Barat seluruh pendamping telah berusaha mensinarkan desa-desa melalui obor-obor pembangunan baik infranstruktur maupun bidang pemberdayaan masyarakat,tujuanya,tak lain untuk meningkatkan kesejateraan rakyat dan memberantaskan kemiskinan. 

Tenaga Ahli P3MD Muna Barat La Ode Junaim,mengutarakan,pada perencanaan pembangunan desa tahun 2020 ini, pemerintah desa tidak akan lagi mengalami kesulitan dalam menyusun arah pembangunan desanya masing-masing, karena data klasifikasi status Indeks Desa Membangun sudah ada, Pemerintah Desa hanya tinggal menganalisa di bagian indeks komposit mana mereka lemah,dan indeks komposit yang lemah tersebut harus menjadi konsentrasi Pemerintah Desa dalam menyusun dan membuat program strategis Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks,yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial,ekonomi,dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa lebih layak.

Dimensi-dimensi tersebut,dapat dimanfaatkan oleh desa sebagai rujukan melahirkan sebuah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaiman tercantum dengan Peraturan Kementerian Desa (Kemendesa) Nomor 02 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun sebagai acuan status Desa dimana tujuan utamannya adalah Mengentaskan Desa tertinggal serta meningkatkan Desa Mandiri,menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyedikan data dan informasi dasar terhadap pembangunan Desa.

Data IDM dapat digunakan sebagai sumber Informasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ,akurasi data akan menentukan kualitas perencanaan yang baik di desa sebab gagalnya pembangunan di desa akibat gagalnya merencanakan sesuatu di desa.

Program mengentaskan kemiskinan masuk dalam RKP Nasional tahun 2020 antara lain adalah Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dan tahun 2020 -2024 pemerintah menargetkan 7000 desa tertinggal dan 3000 desa mandiri yang harus ditingkatkan.

Tidak bisa dipungkiri sambungnya, bahwa pemerintah telah membadrol anggaran pembangunan Desa yang cukup fantastis dengan pola perencanaan Botton up dimana yang merencanakan dan yang melaksanakan adalah rakyat itu sendiri terlepas dari Intervensi pemerintah sehingga apapun yang dihasilkan betul-betul dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyta itu sendiri.

Lebih detik Junaim menjelaskan Tahun 2019 pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sebesar 70 T dan mengalami kenaikan Dana APBN tahun 2020 sebesar 72 T dan sampai tahun 2024 akan mengalami kenaikan lagi hingga 400 T.Dari total APBN Kabupaten Muna Barat tahun 2020 mendapatkan porsi anggaran Dana Desa sebesar 80 M .

Anggaran Dana Desa yang masuk di Desa dapat meningkatkan status Desa dengan merujuk terhadap hasil Pendataan Indeks Desa Membangun (IDM ) sebab data tersebut membantu desa merumuskan dan melahirkan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan Desa yang berkualitas dan menjamin keberpihakan kepada masyarakat miskin sehingga desa dapat keluar dari zona desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dan membuka keran kesejahteraan bagi rakyat desa.

Sesuai pendataan IDM ini telah dilakukan survey di kabupaten Muna Barat tahun 2018 dan 2019 dengan melibatkan beberapa pihak antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepala Desa serta Tenaga Pendamping Profesional seperti Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten),Pendamping Desa Kecamatan (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

Pendataan IDM diFasilitasi pendamping desa untuk membantu melakukan Pendataan IDM, mereka tidak mengenal lelah,kucuran keringat mereka patut kita hargai karena mereka tidak imbalan atau jasa dari siapapun sehingga berhasil melakukan Pendataan bersama pemerintah Desa demi kemajuan desa itu sendiri.

Keterlibatan pemerintah dan pendamping sangatlah penting yang diarahkan untuk melahirkan solusi pembangunan sebagai pintu masuk untuk merubah wajah desa dari terbelakang menjadi maju.Pendataan kuisioner IDM 2019 di masing –masing Desa dampingan dilakukan secara benar dan sesuai fakta data di lapangan.

Prosesnya setelah Pendataan dilakukan klasifikasi terhadap status desa , status desa tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda-beda, antara lain adalah Desa Tertinggal, Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang, Maju dan Mandiri.

Kabupaten Muna barat terdiri dari 11 Kecamatan dan 81 desa.Dari jumlah desa yang ada berdasarkan Data survey IDM tahun 2018 Mubar terdiri dari 61 Desa tertinggal, 16 Desa berkembang dan 4 desa sangat tertinggal sedangkan tahun 2019 terdiri dari 68 Desa berkembang dan 13 desa tertinggal.

Terjadi penurunan status desa tertinggal dari 61 Desa turun menjadi 13 Desa begitu pula status desa berkembang dari 16 desa naik menjadi 68 desa berkembang.Ini artinnya dikabupaten Muna barat dengan masuknnya dana Desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan atau perubahan status desa, hal ini dapat dilihat dari Indeks Ketahanan Sosial dan Indeks Ketahan Ekonomi masyarakat yang baik.

Indeks ketahanan Sosial seperti Fasilitas Kesehatan,Tenaga kesehatan, aktifitas Posyandu, akses terhadap fasilitas layanan kesehatan dan ketersediaan PAUD di desa sudah terpenuhi oleh Desa-Desa di Muna barat.Fasilitas kesehatan sudah sangat memadai dan saat ini penempatan Bidan 1 desa 1 perawat sudah hampir secara keseluruhan terpenuhi sehingga masyarakat tidak mengalami lagi kesulitan terhadap layanan kesehatan.

Sedangkan Indeks Ketahan Ekonomi masyarakat yang paling menonjol adalah kualitas jalan, akses transportasi, mudahnya fasilitas kredit karena dengan adanya kemudahan Kredit usaha Rakyat masyarakat mudah melebarkan sayap ekonominya diberbagai sektor. Jika sudah mapan ekonomi serta didukung dengan akses jalan perkebunan/jalan usaha tani maka masyarakat tidak lama lagi akan menanggalkan gelar status desa tertinggal dan akan menuju desa mandiri dan Maju.

Sehingga dengan dibangunnya fasilitas dan tenaga kesehatan serta pendidikan di Muna Barat perubahan status desanya terjadi peningkatan dar status Desa tertinggal menuju desa berkembang.Sebuah prestasi membanggakan karena banyak fasilitas kesehatan menjadi instrumen utama perubahan status desa karena forum perencanaan Desa masyarakat, pemerintah desa dan pendamping desa memprioritaskan hasil kajian IDM yang orientasinnya terfokus terhadap pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan kebutuhan rill masyarakat di desa.

Apapun pembangunannya,di Kabupaten Muna Barat sudah mengacu kepada hasil Pendataan IDM,pemerintah Desa dan masyarakat desa sudah menganalisa Indeks Komposit mana yang harus pertahankan dan Indeks komposit mana yang harus ditingkatkan dalam menyusun program di desa.Tahun 2020 akan ada lagi pendataan IDM akan tetap menjadi rujukan desa dalam urusan perencanaan pembangunan desa sehingga pembangunan tidak bertentangan dengan harapan besar rakyat , harapan besar tersebut memicu desa mempercepat peningkatan status desa dari tertinggal ke status berkembang.

Tidak bisa dipungkiri pula bahwa selain terjadi peningkatan atau kemajuan status desa di Muna barat juga masih menyisahkan 4 desa tertinggal yang berada di lokasi desa-desa pesisir yang disebabkan oleh beberapa fator penyebab antara lain.

Akses perbankan sangat jauh dengan Desa.Perbankan hanya ada di Kecamatan tetangga itupun jaraknnya jauh harus dilalui oleh kendaraan laut,
Akses air berih yang agak sulit sebab sebahagian wilayah kepulauan sumber air bersih masih kurang memadai karena masyarakat pesisir untuk mendapatkan sumber air bersih harus membeli air yang bersumber dari mata air dari daratan, air perpipaan yang dapat diakses dari daratan.

Sarana MCK juga menjadi kendala karena masyarakat pesisir masih belum memiliki kesadaran untuk berprilaku hidup bersih dan sehat,masyarakat masih Buang Air besar ditempat lain,sinyal jaringan Internet juga menjadi kendala, Tower jaringan belum mampu mendistribusi saluran jaringan ke desa desa pesisir
Aktifitas di Posyandu juga menjadi kendala karena ibu-ibu hamil, anak bayi balita enggan keposyandu sebab akibat dari kesadaran masyarakat masih kurang.

Tahun 2020 masalah tersebut,menjadi prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa karena hasil pendataan IDM 2019 menjadi acuan/rujukan nyata untuk menjadi fokus perhatian pemerintah desa.Jika desa memiliki Jaringan Internet, memiliki jamban keluarga yang memadai, ketersediaan air bersih yang memadai dan kemudahan akses perbankan maka derajad kesehatan serta pendapatan ekonomi masyarakat akan meningkat serta masyarakat akan hidup sehat, Pemerintah daerah dan pemerintah desa harus hadir dalam rangka fasilitasi menuju terciptannya desa maju dan mandiri agar kreatifitas asli desa keliahatan untuk mengisi pembangunan yang diselenggarakan sendiri oleh Desa karena pada hakekatnnya Desa merupakan entitas sebuah bangsa yang telah membentuk bangsa ini.

Dengan penuh keyakinan proses pembangunan Desa di Muna barat akan maju , tidak lama lagi status desa tertinggal akan ditinggalkan dan terus melangkah menuju desa Mandiri dan maju.Diharapkan Pemerintah daerah untuk menjadi fokus perhatian terhadap masalah pendidikan,kesehatan dan ekonomi bagi daerah pesisir agar mereka bisa sejahtera dan memajukan status desannya semua desa makin berkembang dan maju dan yang terpenting adalah perencanaan desa betul-betul sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Desa bukan hasil kemasan orang tertentu yang memiliki kepentingan , dibutuhkan pengawasan rakyat atas proses pembangunan agar dana desa tersebut tepat sasaran dan bermanfaaat bagi masyarakat miskin karena Dana Desa bukan milik siapa-siapa tapi milik rakyat yang ada di Desa.

Perlu diketahui Mubar berdasarkan data status IDM oleh dirjen Kemendesa PDTT RI tahun 2019,status daerah mengalami kemajuan dan perkembangan lebih pesat.(bersambung)

Penulis:Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Muna Barat LM  Junaim

Editor:La Ismeid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *