Pendamping PKH, Mencalon Kepala Desa

Keterangan Gambar : Kordinator Bidang Kepemiluan DPD KNPI Sultra, Filman Onan

Potretsultra

.OPINI – Perhelatan pesta Demokrasi pemilihan kepala Desa sudah memasuki minggu krusial, mulai dari tahapan sosialisi Perbup, sampai dengan tahapan perekrutan panitia, hingga pencalonan para kepala Desa.

Tak tanggung-tanggung, Kabupaten Muna melaksanakan pemilihan kepala Desa sebanyak 124 Desa. Bukan jumlah sedikit, untuk memilih orang nomor satu di Desa, panitia Dask Pilkades (sebutan lain dari pantia pilkades) harus menciptakan nuansa yang baik dan bermutu.

Terlepas dari jumlah Desa tersebut. Ada yang menarik untuk di telisik dan di uraikan. PERBUP No 48/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pedoman inilah yang menjadi acuan untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Hendak Peraturan inilah. Spesifik mengatur tentang syarat dan ketentuan calon, seperti mulai dari masyarakat biasa, Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri dan seterusnya. Hal ini dapat dilihat pada BAB IV Pasal 37, 38 dan 43.

Ketentuan tersebut cukup detail diuraikan oleh PERBUP. Namun ada yang riskan untuk dicerahkan. Misalnya, Tentang mengenai masyarakat biasa namun terikat dengan instansi Pemerintahan. Sebut saja Tenaga Fasilitator atau Pendamping PKH atau Jaminan sosial lainnya. Pada Perbup ini ia tidak termaktub dalam Pasal.

Hal inilah yang menjadi konsumsi bagi masyarakat di Desa-desa. Menjadi percakapan mengenai kedudukan para tenaga Fasilitator/Pendamping PKH atau Jaminan Sosial jika terlibat pada pencalonan kepala Desa.

Berbagai macam pertanyaan, Diantaranya. Apakah dapat Pendamping PKH mencalon kepala Desa? Apakah tidak melanggar Undang-Undang? Apakah harus mengundurkan diri sebagai pendamping? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya.

Pendamping sosial bertugas melaksanakan pendampingan PKH di kecamatan ( Pasal 18 Permensos No 1/2018 tentang Program Keluarga Harapan).

Adapun tugas Pelaksana PKH Kecamatan sebagai berikut : “Bertanggungjawab dalam penyedian informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/Desa/nama lain, Melakukan kegiatan pendampingan diKelurahan/Desa/nama lain, Memastikan pelaksana PKH sesuai dengan rencana, Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH, Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH dan Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah Kabupaten/Kota. Lihat (Pasal 31 ayat 5 Permensos No 1/2018).

Lalu kemudian, Pendamping PKH. Apakah bisa di ganjar dengan sanksi dan Larangan !

Potretsultra

Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Pendamping PKH bisa di lihat dari Peraturan Menteri Sosial Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No 1/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan.

Pada Pasal 10 huruf i dan j menyatakan bahwa, “Terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan/atau anggota partai politik, menjadi juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar menjadi calon anggota Legislatif Pusat ataupun Daerah, mendaftar menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, mendaftar menjadi calon pada pemilihan kepala Daerah, pemilihan kepala Desa dan sebutan lainnya”. Selanjutnya ” Menjadi pegawai atau pelaksana pemilihan umum Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan/atau Desa/Kelurahan dan namai lain”.

Tak hanya mengenai larangan, Ketentuan sanksi-pun tak luput untuk di atur. Sanksi sebagaimana di maksud, Pasal 24
Ayat (1) a. Ringan, b. Sedang, dan c. Berat. Ayat (4) Sanksi berat sebagaimana di maksud huruf (c) berupa surat keputusan pemberhentian sebagai SDM PKH. Adapun pada Ayat (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditindak lanjuti melalui proses hukum yang berlaku.

Kendati demikian, Sanksi dan Larangan Pendamping PKH atau SDM PKH terikat dengan kode etik profesi. Bahwa, bukan berarti tidak diperkenankan menjadi calon kepala Desa. Sebab, interpertasi atau penarapan kode etik hanya dapat diproses melalui penyelesaian internal instansi.

Senada dengan hal itu, Prof, Dr. R Soebekti S.H dalam tulisannya yang berjudul “Etika Bantuan Hukum” kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut. Artinya, Bahwa kode etik harus dipegang-teguh dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh orang-orang yang terikat dengan profesi.

Musabab, ada sampel kasus yang terjadi di pemilihan kepala Desa. di Desa Ulusaddang, Kecamatan Lembang, Pinrang. Salah satu Pendamping PKH yang mengikuti pemilihan kepala Desa harus mengundurkan diri sejak di tetapkan menjadi cakades. Hal tersebut dikatakan Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Pinrang (Lihat : Makassar.Tribun News.com).

Secara mutatis-mutandis. Prespektif objektif, bahwa Pendamping atau SDM PKH sah-sah saja bila terlibat dalam pemilihan kepala Desa. Sebab, ia di jamin secara konstitusi dan Undang-Undang, ia berhak memilih dan dipilih atau dengan kata lain tidak ada rambu-rambu yang dipercundangi melalui Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PERBUP 48/2022).

Penulis: Filman Onan (Kordinator Bidang Kepemiluan DPD KNPI Sultra) 

Potretsultra
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *