Pemuda Buton Ajak Pemda Gelar FGD Bahas Pembangunan Daerah

Keterangan Gambar : Ketua FKP Buton, Muhammad Risman

Potretsultra

BUTON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) sangat optimis mendatangkan harapan baru untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terlihat pada akhir-akhir ini agenda, Bupati Buton La Bakry sangat padat dengan jadwal Kunjungan Kerja (Kunker) untuk melakukan pertemuan di beberapa Kementerian. Misalkan, pada (15/11) kemarin, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Gubernur Sultra Ali Mazi dan Bupati/Walikota se-Sultra diantaranya hadir La Bakry, Bupati Buton.

Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton memberikan apresiasi penuh atas capaian dan usaha Pemkab Buton untuk mewujudkan pembangunan daerah.

“Harus diapresiasi langkah Pemkab Buton untuk mewujudkan pembangunan daerah. Karena beberapa program diantaranya pengelolaan Aspal Buton akan dikelolah oleh daerah. Itu bagi saya merupakan terobosan yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat,” ujar Ketua FKP Buton, Muhammad Risman kepada Potretsultra.com, Minggu (17/11/2019).

Program Pemkab Buton, lanjut Risman, diharapkan dapat mewujudkan Aspal Buton menjadi diprioritaskan untuk diberikan kepada daerah. Hal itu, bertujuan mengurangi angka pengangguran. Apalagi mengenai perluasan kawasan Pemkab Buton akan menyiapkan lahan 1000 Hektar.

“Sehingga perlu ada Forum Gorup Discussion atau FGD merupakan bagian edukasi dan juga bentuk sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar setiap lahan yang akan dijadikan kawasan program pembangunan daerah tidak bermasalah. Sehingga menurut saya akan mengurangi isu negatif terhadap rencana program pemerintah,” katanya.

“Selama ini, kenapa masyarakat banyak menolak dan menganggap program pemerintah itu merupakan hal-hal buruk, itu disebabkan kurangnya sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat,” sambung Risman.

Maka dengan adanya sosialisasi, tambah Risman, yang dibentuk oleh Pemkab Buton terhadap Program-program pembangunan daerah dapat diwujudkan pemahaman masyarakat. Terutama dapat meminimalisir potensi konflik, penolakan lahan akan menurun karena kesadaran masyarakat setempat.

“Saya yakin jika Pemkab  Buton mengadakan sosialisasi dalam bentuk FGD dan mengundang semua pihak terutama masyarakat setempat, akan mengurangi potensi-potensi konflik serta mengurangi penolakan lahan,” tuturnya.

Menurut Risman, FGD merupakan bagian untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat yang saat ini hubungan pemerintah dengan masyarakat itu seperti masih renggang. Karena masih banyak permasalahan pemerintah dengan kasus lahan.

“Harapan kami pemuda Buton jika pelaksanaan FGD dapat diberikan kepada kami pemuda untuk melaksanakan program FGD, tentu ini sangat baik dan kami siap laksanakan untuk kemajuan daerah,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *