Pelabuhan Jety Milik PT AMI di Bombana Diduga Belum Miliki Amdal

Keterangan Gambar : Suasana Aksi Format Sultra

BOMBANA – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Forum Pemerhati Pertambangan (Format) Sulawesi Tenggara, menggelar unjuk rasa di depan gedung Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara, dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Kamis, (5/12/2019).

Aksi tersebut menduga adanya pelanggaran pidana yang dilakukan PT. Arta Mining Industri (AMI) yang bergerak di bidang pembagunan pabrik Smlter yang bertempat di Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana dan Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) atau Jetty belum memiliki izin lingkungan (AMDAL).

Menurut Kordinator Presidium Format Sultra Siddiq Muharam PT AMI diduga dengan sengaja melakukan aktivitas pembagunan Terminal Khusus (Tersus) atau Jetty dengan mengabaikan regulasi Undang-Undang. Karena terbukti melakukan pembagunan tanpa memiliki izin kesesuaian tata ruang, perubahan garis pantai , Izin kementrian kelautan dan perikanan, izin pelabuhan dan lingkungan hidup (AMDAL).

Sehingga, kata Siddiq, hal ini PT AMI diduga telah menggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 Ayat (1) berbunyi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL dan Pasal 36 ayat (1) “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajip memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajip memiliki izin lingkungan,” ujarnya.

Lanjut Siddiq, PT AMI bergerak di bidang pembagunan pabrik smelter terkesan dipaksakan sehingga melanggar beberapa regulasi yang bersentuhan lansung dengan lingkungan hidup. Saat ini poses pembagunan Jetty sudah selesai dan sementara digunakan aktivitas bongkar muat.

Olehnya itu, Siddiq mendesak Polda Sultra untuk melakukan penyelidikan dan penahanan pimpinan PT AMI sebagai pihak yang bertanggung jawab adanya aktivitas pengrusakan lingkungan akibat dari pembangunan Terminal Khusus (Tersus) atau Jetty.

“Kami juga meminta secara tegas Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Lingkungan Hidup agar mengeluarkan surat rekomendasi terhadap penghentian aktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh PT Arta Mining Industri sebelum memiliki legalitas secara resmi dari pemerintah,” tutupnya.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *