Pandemi Covid 19, dan Pilkada 2020 Dalam Menguji Integritas KPU dan Bawaslu

Keterangan Gambar : Webinar Nasional Unsultra bekerjasama Bawaslu membahas terkait Pilkada Desember tahun 2020 menuju era New Normal (Foto :Ist)

Potretsultra

KENDARI– Tak hanya Pemerintah yang ditantang untuk menangani problem pandami covid 19, tetapi Penyelengara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) baik KPU maupun Bawaslu menjadi tantangan baru untuk menguji integritasnya, dalam mensukseskan Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang.

“Dalam situasi darurat pandemi Covid 19, kita berkomitmen kuat untuk bergotong royong dan bersinergi agar Pilkada Berintegritas. Kita merindukan Pilkada yang melahir pemimpin wilayah yang amanah dan pembawa keberkahan serta kesejahteraan, Pilkada tanpa korupsi, tanpa politik uang, tanpa ujaran kebencian dan bersih dari issue sara, pilkada minimum atau zero golput, Luber dan Jurdil. Mengingat pilkada tahun 2020 di era new normal pandemic covid 19 tidak cukup hanya Luber- Jurdil tetapi harus juga Sehped (sehat dan peduli).,” ungkap Rektor Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) Prof  Dr Ir H Andi Bahrun MSC Agric, tengah membuka acara webinar Nasional Unsultra Kerjasama dengan Bawaslu RI, dengan tema ” Wujudkan Demokrasi dan Pemilukada Berintegritas pada masa pandemik Covid 19″ Senin, (8/6/2020)   .

Andi Bahrun, menjelaskan Pilkada tahun 2020 ini benar – benar menjadi ujian bagi bangsa Indonesia khususnya Penyelenggara karena disamping memikirkan hak-hak politik yang tidak kala pentingnya lagi adalah memikirkan hak warga negara untuk hidup sehat dan dilindungi dari ancaman penyebaran wabah Covid 19.

” Dalam upaya kita secara terus menerus memperbaiki kerawanan Pilkada yang sudah dilaksanakan ditahun 2019 lalu, kini  Pilkada di era kenormalan baru, tentu akan diperhadapkan kerawanan baru antara lain kerawanan resiko Kesehatan, kerawanan pemanfaatan program (Bansos), anggaran atau fasilitas, peluang politik uang terbuka lebar akibat kondisi perekonomian masyarakat terpuruk, angka golput berpeluang tinggi, ujian integritas dan jiwa kejuangan penyelenggara Pilkada benar dipertaruhkan serta tantangan dunia Pendidikan dan pemerintah untuk menghadirkan inovasi teknologi dan infrastruktur berbasis teknologi dengan regulasi untuk mencegah terjadinya kerawanan baru maupun keberlanjutan kerawanan lama,” jelasnya Andi Bahrun.

Dengan demikian Lanjutnya, menyelenggarakan pilkada perlu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan situasi covid 19 era new normal, tetap solid, persiapan fisik yang prima, melaksanakan setiap tahapan Pilkada yang taat azas dan aturan dengan tetap mempertimbangkan/ menerapkan protocol Kesehatan, penegakkan ketentuan hukum yang tegas dan jelas dan komitmen semua pihak, menjaga ibadah dan banyak berdoa sehingga pilkada tetap demoratis dan berkualitas guna mewujudkan kesejahateraan dan daya saing daerah menuju Indonesia Maju.

“Unsultra sebagai Institusi Pendidikan merasa sangat berkepentingan dan akan selalu terpanggil untuk berkontribusi demi terwujudnya Pilkada yang demokratis dan berkualitas. Pencerahan pemikiran dari narasumber yang hebat2 hari ini dan kontribusi para peserta dari seluruh Indonesia saya yakin kita bisa merumuskan rekomendasi pemikiran guna mewujudkan pilkada yang demokratis dan berkualitas menuju Indonesia Maju,” tambahnya.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi  RI, Dr Hamdan Zoelva SH MH, dalam materinya menyampaikan, demokrasi dan Pemilukada yang berintegritas terdiri pada sisi yang lain yakni kebebasan berpendapat kebebasan berkumpul, hak kebebasan memilih dan dipilih dan kemudian hak untuk mengontrol jalanya pemerintahan.

Nah, prinsip dasar dari pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang dilaksanakan dengan normatif, bersih dan universal, yaitu penyelenggaraan pemilu yang dilakukan dengan bebas. Dimana setiap pemilih memiliki kebebasan untuk memilih tanpa didiskriminasi, tanpa tekanan dalam segala aspek dan mereka dengan bebas tulus untuk memilih siapa yang akan dipilihnya.

Hamdan menjelaskan, Pemilu itu,harus jujur, bagi pihak kandidat, dan jurdil yang dilakukan oleh penyelenggara, dilakukan para pemilih. Kata jurdil ini tidak saja semua monopoli penyelenggara, tapi juga kandidat dan juga pemilih. Jadi seluruh stakeholder harus bertanggungjawab

“Dalam bahasa Institusi kita disebut pemiliu lansung, bebas rahasia, jujur dan adil. Pemilukada yang dilaksanakn luber dan jurdil, harapanya akan melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat. Pemimpin yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan nantinya, kita bisa bayangkan kalau pemimpin yang terpilih, adalah pemimpin yang lahir dari Pilkada yang tidak jujur, pemimpin yang lahir dari cara-cara yang curang maka tentu pada tingkat pelaksanaan ketika dia memimpin tidak memiliki integritas yang baik,”katanya

Dapat dipastikan Pilkada  pada bulan Desember nantinya bertepatan dengan wabah covid 19 akan banyak sekali keterbatasa- keterbatasaan yang akan ditemukan. Dalam kondisi seperti itu, apakah bisa terjamin pelaksanaan pemilukada yang berintegritas?.

“Inilah problem yang harus kita pecahkan bersama dan menjadi tanggungjawab semua pihak belum lagi pesoalan- persolan pemilu yang klasik yang selama ini kita hadapi dalam suasana tidak ada covid. Persoalan Pemilu yang klasik saja itu masih banyak sekali persoalan yang belum terselesaikan, antara lain yang saya sebutkan dalam pengalaman kita yaitu penyalahgunaan wewenang bagi incubent, kemudian politik uang khususnya bagi kandidat dengan menggunakan segala macam cara untuk memenangkan pemilihan.
Selain itu independesi penyelenggara,” sambungnya,

Dalam banyak persoalan pemilu di indonesia, masih Hamdan,independesi penyelenggara menjadi faktor kunci untuk lahirnya pemilu yang berintegritas.Dulu sering menemukan kadang-kadang dalam suatu KPU ada 3 orang kandidat memihak pada pihak A dan ada 2 orang memihak kandidat B. Jadi persolanya sangat kompleks. Begitu pula pada sisi Bawalu kadang KPU tidak terbuka memihak pada satu pihak satu kandidat.Tetapi dari fakta- fakta data yang kita lihat KPU nya memihak pada sisi lain. Bawaslu nya tapi pada sisi yang lain.

“Sehinga inilah pemilukada yang membawa problem sengeketa yang panjang. Masalah yang klasik ini masih banyak dan belum terselesaikan dengan baik. Kemudian kita didapkan masalah baru dengan serba keterbatasan akibat covid kita harus mencari solusi-solusi yang baik dalam rangka melahirkan pemilu yang berintegritas,”katanya lagi.

Lebih detail lagi Hamdan, menjelaskan, yang penting bagi sisi pemilih, sehubungan dengan pelaksanaan pilkada dalam suasana Covid 19. Pemilih harus tetap dijamin hak dan kebebasanya,untuk memilih secara bebas. Bagaimana pemberian hak pemilih kepada pemilih yang terpapar Covid 19, jangan sampai hak mereka terkurangi. Kemudian bagaimana mengatur sedemikian rupa dalam pendaftaran pemilih tidak ada satu pemilih yang tidak akan terakses sebagai pemilih karena terbatas pandemi.

Ia menyimpulkan, Pilkada serentak tahun 2020 bersamaan dengan wabah covid 19  tidak dipastikan berakhirnya, Covid 19 akan membawa dampak pada berbagai keterbatasan, antara lain keterbatasan bagi pemilih yang menggunakan hak pilihnya, penyelenggara dalam melaksankan kewajibanya maupun dalam kandidat dalam berkampanye. Sementara pada sisi lain Pilkada harus tetap dijalankan secara berintegritas.

Komisioner Ombusman RI Dr La Ode Ida, menjelaskan, hakekat dari demokrasi, setiap warga negara sebagai subyek yang hak asasinya dijamin oleh negara untuk diekspresikan dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam masyarakat atau dalam pengelolaan negara.

Lalu bagimana kaitanya dengan agenda pemilu Kata Laode, pemilukada hanya merupakan agenda politik negara, dimana warga mengespresikan hak-haknya dalam bentuk hak politik. Jangan dianggap Pilkada merupakn mementum orang berdemokrasi disana.

Karena hak warga negara untuk terlibat dalam proses penyelenggara pemerintahan lansung dan tidak lansung tidak hanya adaa pada era pemilu pada saat pencoblosan saja. Kalau diposisikan pemilukada adalah hak dan bgian dari tahapan agenda politik negara untuk menghadirkan kepalapemerintahan yang dipilihan oleh rakyat.

Rambu-rambu demokrasi diatur berdasarkan putusan penyelenggara negara yang dipilih secara demokratis, sebagai acuan untuk keteraturan order kanal aspirasi warga diatur melalui rambu- rambu demokrasi diatuar dengan peraturang perundang-undangn berlaku.

“Tujuan berdemokrasi agar penyelenggara negara beriorentasi pada kepentingan warga pada umumnya.
Misalnya ada kebijakan memetingkan kepentingan asing, itu tidak boleh dan melanggar hekekat demokrasi
Idealnya yang mengendalikan demokrasi,aturan yang berlaku dan penyelenggara negara yag berintegrasi.
Karena hak warga negara keterlibatan,” jelas Eks Wakil Ketua DPD RI ini.

Pada kesempatan yang sama Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja SH LLM menjelaskan, ada beberapa prinsip pelaksanaan Pilkada di era ‘new normal’ akibat pandemi covid-19. Pertama adalah perlindungan keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada mulai dari hulu sampai hilir tahapan Pilkada. Masalah keselamatan tidak bisa ditawar.

“Jangan sampai penyelenggara dan masyarakat tertular covid-19. Jangan sampai ada klaster penyelenggara. Ini tidak kita harapkan,” katanya

Lanjutnya, prinsip kedua adalah ketersediaan kerangka hukum yang adaptif tetapi tetap akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada. “Kerangka hukum ini yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak” jelas Bagja.

Ketiga, lanjutnya, dukungan anggaran dan logistik yang tepat waktu. “Di setiap TPS disediakan masker, sarung tangan dan hand sanitizer, jadi pasti memerlukan anggaran. Logistik harus cukup dan distribusinya tepat waktu,” ungkap alumnus Universitas Indonesia itu.

Bagja melanjutkan, yang keempat komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi. Dia mengharapkan tidak ada diskriminasi antara paslon satu dengan paslon yang lain. “Ini harus dipastikan, jangan sampai di masa pandemi, pasangan yang lain lebih diutamakan. Petahana misalnya lebih diutamakan. Treatmentnya harus sama. Harus memastikan juga penegakan integritas, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas hasil Pilkada,” jelasnya.

Sementara Direktur Pasca sarjana Unsultra, Dr Bariun, menerangkan pilkada yang berintegritas kedepan pilkada bukan haya satu mekanisme untuk mendapatkan pimimpin atau yang dipilih. Tetapi melahirkan pemimpin yang akuntabel, kredibilitas dan punya integritas dan legitimed.

“Itu dapat dilakukan manakala kita proses berjalan dengan baik. Ini yang menjadi kesanksian kita semua tentang demokrasi yang kita bangun selama ini. Pilkada yang kita selenggarakan kedepan ada yang mengganjal kita semua, efektifkah penyelenggara melakukan pemutahiran data pemilih beranjaksana dari rumah kerumah ditengah pandemik,” imbuh Bariu..

Penagamat Hukum Tata Negara ini mempertanyakan undang-undang regulasi pemilu yang telah dibuat tidak perna mengganjal untuk menyelesaikan kecurangan secara baik, baik soal Daftar Pemilih Tatap (DPT), hak politik masyarakat terdaftar, Selain itu menyangkut sanksi ASN, Money politik.

Ia menambahkan, pembatasan ditengah pandemi harus ada tatanan baru,solusi agar terjaminya hak-hak politik warga, Pilkada sendiri moment memilih pemimpin yang amanah. Perlu diketahui Pilkada tidak melihat dari hasil tetapi melihat dari proses apakah pilkada itu berjalan sesuai dengan norma ketentuan perundang-undangan. Sebab kalau luber dan jurdil maka hanya meligitimasi pemimpin yang tidak legitimed.

Laporan: La Ismeid

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *