Legislator Ini Tolak Rencana Penarikan Pajak Sembako dan Pendidikan

Keterangan Gambar : Ketua Komisi II DPRD Sultra, Farhana Mallawangan (tengah). Foto: Ist

Potretsultra

KENDARI – Pemerintah bakal mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sejumlah barang atau jasa tertentu. Itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Selain sembako yang dikenakan PPN, jasa pendidikan atau sekolah juga diwacanakan akan dipungut pajak.

Dengan itu Ketua Komisi II Dewan DPRD Sultra, Farhana Mallawangan menolak keras wacana pemerintah tersebut.

“Kami meminta pemerintah berpikir ulang mengenai rencana tersebut. Seperti diketahui, pemerintah mewacanakan untuk mengenakan PPN terhadap sembako dan pendidikan,” jelasnya, Senin, (14/6/2021).

Dirinya pun menyayangkan atas rencana tersebut. Menurutnya, itu akan sangat memberatkan masyarakat kecil.

“Saya sangat menyayangkan rencana kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana kebijakan tersebut,” tegasnya.

Dirinya mengaku sangat mengerti situasi keuangan negara yang sedang berat, apalagi dalam situasi pandemi yang menyebabkan target pajak tidak tercapai, sehingga penerimaan negara defisit.

Namun Ketua DPD II Kolaka ini menegaskan, menarik pajak dari kebutuhan pokok masyarakat bukanlah sebuah solusi, apabila hal itu dilakukan hanya akan menambah beban masyarakat.

“Tarik pajak dari barang-barang kebutuhan pokok rakyat dan kegiatan-kegiatan ril masyarakat, seperti beras, gula, garam, ikan, daging, sayur mayur dan juga pelayanan kesehatan dan pendidikan itu justru semakin membebani rakyat,” bebernya.

“Sehingga, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” sambungnya.

Untuk itu, Farhana menyarankan kepada pemerintah sebaiknya menerapkan objek pajak baru terhadap barang-barang yang bukan menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

“Seharusnya pemerintah menarik pajak terhadap aktivitas pertambangan, perkebunan hingga korporasi. Ini yang tepat,” urainya.

Kebijakan mengenakan PPN terhadap pendidikan dan sembako menurutnya bisa merusak citra pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang awalnya berpihak ke rakyat kecil.

“Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan harus menarik dan merevisi draf RUU KUP yang isinya tak populer itu. Apalagi sektor pendidikan dan sembako ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Entah mahal atau murah, pendidikan tetaplah sesuatu yang sangat diperlukan dalam pembangunan kualitas manusia. Demikian halnya dengan penambahan beras yang akan dijadikan sebagai objek PPN dan dikenakan PPN, harus dilihat korelasi kedepannya.

“Bahwa kualitas pangan akan mempengaruhi kualitas kesehatan dan akhirnya berpengaruh pada kualitas kehidupan masyarakat,” ungkap Farhana.

Alasan yang sangat tidak rasional bahwa kebijakan ini akan diterapkan setelah pandemi Covid-19 selesai, karena sampai saat ini tidak ada ahli yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir.

Justru energi bangsa sebaiknya berkonsentrasi digunakan untuk menangani dan mengatasi pandemi Covid-19 bukan justru membuat polemik membahas objek PPN baru dan kenaikan tarif PPN.

“Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia harus bisa menunjukkan kreativitas dalam membuat ide dan gagasan sesuai dengan kelasnya. Saya meminta menteri keuangan menggunakan ruang kreativitas lainnya dalam mengambil kebijakan menaikkan penerimaan pajak,” paparnya.

Karena, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini semua negara menghadapi permasalahan yang hampir sama di bidang fiskal, tapi kenapa hanya Indonesia yang mengambil langkah kebijakan menaikkan tarif pajak dan menambah objek pajak baru.

“Kebijakan ini kontradiktif dan justru merusak proses dan upaya pemulihan ekonomi yang sedang di upayakan,” tutup Farhana.

Laporan: Aden

Potretsultra
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *