Kuasa Hukum Nilai Penetapan Tersangka Dirut PT Mandala Jayakarta Prematur

Keterangan Gambar : Tim kuasa hukum menilai penetapan tersangka Yeniayas Latorumo prematur. Foto: Istimewa

Potretsultra

KENDARI, POTRETSULTRA.COM – Penetapan tersangka oleh penyidik Polda Sultra terhadap Yeniayas Latorumo, selaku Direktur Utama PT Mandala Jayakarta yang bergerak di bidang pertambangan nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara, dinilai prematur.

Kuasa hukum Yeniayas Latorumo, Rustam Herman, SH.,MH menerangkan, penatapan tersangka terhadap kliennya itu oleh penyidik Unit III Subdit III, Dirkrimum Polda Sultra dengan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, in cassu dugaan penggelapan keuangan Perseroan dalam hal ini PT Mandala Jayakarta, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/488/IX/2022, tertanggal 28 September 2022 yang dibuat oleh Abdul Rahim H. Jangi sebagai pelapor, dinilai sangat prematur dan tidak profesional, bahkan terkesan diskriminatif.

Kata Rustam Herman, Abdul Rahim H. Jangi dalam laporan polisinya, sama sekali tidak memiliki legal standing sebagai orang yang
berkompeten dalam membuat laporan polisi terkait peristiwa hukum atas dugaan adanya penggelapan dana PT Mandala Jayakarta.

Pasalnya kata Rustam Herman, Abdul Rahim H. Jangi adalah salah satu pemegang saham perseroan, sekaligus selaku direktur, yang kemudian mendapatkan surat kuasa dari Leo Robert Halim dalam kapasitasnya selaku direktur utama untuk membuat laporan polisi tersebut, juga merupakantersangka yang dilaporkan oleh Yeniayas Latorumo, terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, yakni pencatutan nama dan pemalsuan tandatangan dari kliennya pada hasil RUPSLB yang mereka duga ilegal.

Terlebih kata dia, kliennya diganti posisinya dari direktur utama menjadi komisaris berdasarkan dugaan pemalsuan data dan tandatangan tersebut.

“Di mana hasil RUPSLB tersebut saat ini dijadikan sebagai dasar oleh Leo Robert Halim untuk mengklaim posisi Direktur Utama PT Mandala Jayakarta,” beber Rustam Herman.

Olehnya itu, ia menganggap penetapan tersangka terhadap Yeniayas Latorumo atas laporan Abdul Rahim H. Jangi, diduga mengabaikan fakta proses hukum yang juga sedang begulir terkait peristiwa pidana dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan kliennya.

Potretsultra

“Mengenai laporan klien kami tersebut, secara prinsipil memiliki keterkaitan erat dengan legal standing dari Abdul Rahim
H. Jangi yang bukan dalam kapasitasnya selaku komisaris, maupun Leo Robert Halim yang juga bukan dalam kapasitanya selaku Komisaris Utama, yang sama-sama tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan perseroan,” ujarnya.

Penetapan tersangka yang dinilai prematur itu dikarena dalam prosesnya, pihak penyidik diduga mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, khususnya norma pasal 66, pasal 68 dan pasal 69 yang berkaitan dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan perseroan melalui RUPS yang sebelumnya menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap pengeloalan keuangan perseroan secara komprehensif.

“Faktanya hingga saat ini, klien kami belum
pernah dimintai keterangannya oleh tim auditor independen (akuntan publik) yang
ditunjuk oleh perseroan melalui RUPS yang diagendakan untuk itu secara sah melakukan pemeriksaan, terhadap keuangan perusahaan yang berkaitan dengan dugaan penggelapan dana perseroan yang dilaporkan oleh Abdul Rahim H. Jangi,” jelasnya.

Proses penetapan tersangka Yeniayas Latorumo juga dinilai tidak objektif,
pasalnya penyidik hanya melakukan proses penyelidikan dalam tenggang waktu dua hari, kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan, dan seterusnya ditetapkan tersangka, tanpa didahului dengan pemanggilan atau dilakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap semua pihak yang berkaitan, yakni para pemegang saham perseoran lainnya, maupun seluruh karyawan perseroan yang juga memperoleh sumber penghasilan dari keuangan perseroan.

Kata dia, munculnya laporan polisi Abdul Rahim H. Jangi tersebut, hingga penetapan tersangka terhadap klien Rustam Herman, adalah merupakan peristiwa hukum yang erat kaitannya dengan rangkain peristiwa-peristiwa hukum yang diduga dilakukan oleh Abdul Rahim H. Jangi yang
sebelumnya telah dilaporkan oleh Yeniayas Latorumo ke pihak yang berwenang, yakni dugaan tindak pidana ilegal mining yang telah dilaporkan ke Polres Konawe Utara pada 25 Januari 2022 lalu.

“Maupun dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 263 KUHP Jo, pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/288/VI/2022/SPKT/POLDA SULAWESI TENGGARA, dengan Terlapor Abdul Rahim H. Jangi,” jelasnya.

Laporan: Aden

Potretsultra
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *