Konsep “Tagar” Bersama Bangun Buton

Keterangan Gambar : Muhammad Risman (Ketua Forum Komunikasi Pemuda Buton)

Potretsultra

OPINI – Tagar (bahasa Inggris: hashtag) adalah lakuran dari kata tag dan pagar. Tanda tagar adalah tanda pagar (simbol #) diletakkan di awal kata atau frasa yang diketikkan pada jejaring sosial.

Simpul ikatan yang dibangun dari media sosial (medsos), era kekinian dinilai sangat efektif karena dapat dimasifkan sebagai gerakan solidaritas. Semangat tagar/hastag merupakan langkah strategis dalam menyamakan visi bersama dengan masyarakat Buton di daerah dan perantauan, melalui konsep tersebut akan meramaikan dinding jejaring medsos sehingga warga Buton bisa berbagi pandangan dan pendapat di medsos, dengan masyarakat secara luas yang memiliki rasa bersama untuk membangun Buton lebih baik.

Pengguna medsos atau disebut warga net/netizen, mereka yang aktif membangun komunikasi, kegiatan melalui layanan internet. Bisa menjadi cara baru apalagi era milenial, era 4.0 dimana semua layanan melalui internet. Lewat Internet untuk segala (IoT), sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain secara bersamaan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton, Sultra memiliki banyak program perencanaan pembangunan sesuai Visi Pemerintahan Drs. La Bakry, M.Si dan Iis Eliyanti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton, sisa periode 2017-2022 “Terwujudnya Kabupaten Buton sebagai Kawasan Bisnis dan Budaya Terdepan”.

Mengingat pada tahun anggaran 2021, diantaranya, untuk kesiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2022. Ditargetkan Kabupaten Buton akan menjadi tuan rumah. Segala potensi dan kemampuan Pemkab Buton, untuk mengejar target pesta olahraga provinsi yang diselenggarakan empat tahunan yang diikuti 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota se-sulawesi tenggara, dapat diselenggarakan dengan baik di Kabupaten Buton. Merupakan peluang, jika daerah dapat berkembang maju sesuai Visinya.

Kemudian menjadi kontradiksi dengan banyaknya permasalahan roda pembangunan daerah, mulai dari status lahan sampai perdebatan antara mendukung/mau atau tidak Kabupaten Buton berkembang maju. Semangat perjuangan masyarakat saat pemindahan Ibukota Kabupaten Buton dari Kota Baubau ke Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo menjadi Ibukota Kabupaten Buton dikatakan “masyarakat akan menyerahkan lahan-lahannya untuk pembangunan perkantoran maupun pendukung infrastruktur yang lain demi Pasarwajo menjadi Ibukota Kabupaten Buton”.

Benarkah demikian? Jika benar, kenapa kasus lahan sangat dominan di wilayah yang baru 17 tahun menjadi Ibukota Kabupaten Buton.

Secara umum pandangan tentang Pasarwajo menjadi Ibukota Kabupaten Buton, akan mampu menunjang tingkat perekonomian daerah. Tetapi itu, harus diiringi dengan semangat masyarakat untuk mendukung, karena berkaitan dengan penataan ruang kawasan. Banyak lahan masyarakat yang akan dijadikan kawasan pembangunan infrastruktur, tapi tanpa dukungan, Pasarwajo yang telah berusia 17 tahun menjadi Ibukota (PP. No 29/2003) tidak akan ada perkembangan maju.

Akibatnya roda pembangunan infrastruktur menjadi banyak terhambat, kemudian ditambah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tingkat penerimaan pembangunan sehingga perlu dikedepankan, rasa kesadaran guna mendukung program perencanaan pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari pusat yang akan disesuikan dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.

Kabupaten Buton, terdiri dari tujuh Kecamatan (Wabula, Pasarwajo, Wolowa, Siontapina, Lasalimu Selatan, Lasalimu dan Kapontori) dan 83 Desa, 12 Kelurahan seluruhnya memiliki potensi sumberdaya. Setiap desa maupun kelurahan di tujuh kecamatan tersebut, masyarakat sangat mengharapkan ada peningkatan perekonomian terutama masyarakat Pasarwajo yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Buton.

Selain itu, pasarwajo diharapkan menjadi pusat perekonomian daerah. Tapi perlu dukungan dari seluruh masyarakat, karena pemerintah tidak akan dapat membangun tanpa dukungan masyarakat, ini sangat jelas. Potensi yang dapat dikembangkan, diantaranya kawasan bahari atau pesisir pantai dan alam/hutan untuk menjadi kawasan pariwisata, dengan targetnya menarik kunjungan wisatawan lokal maupun dari daerah lain atau kunjungan turis mancanegara.

Pembukaan akses kawasan pariwisata yang sangat diharapkan oleh masyarakat dan Pemkab Buton, dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat dan tentunya menghasilkan tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Begitu juga pengembangan potensi lainnya, sebut saja dukungan pengembangan sektor pertanian. Dialog Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton, pada tanggal 28 Juli 2020 tentang pembahasan arah pengembangan sektor pertanian, tidak hanya dilaksanakan oleh dinas pertanian.

Namun, ada beberapa OPD/Dinas tekhnis Pemkab dan instansi lain. Sebagaimana arah pengembangan sektor pertanian yang disesuaikan dengan penataan ruang daerah; sebagai usulan/pertimbangan, Kepala daerah membentuk peraturan untuk menetapkan kawasan pertanian, sesuai tujuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

UU No. 41/2009 secara tekhnis diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP No. 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindngan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No. 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Tekhnis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Daerah Kabupaten dengan tujuh Kecamatan (dari; Wabula, Pasarwajo, Wolowa, Siontapina, Lasalimu Selatan, Lasalimu dan Kapontori) dan khusus wilayah Kapantori dan Lasalimu  (KAPOLIMU) telah menjadi Kawasan Strategis Provinsi sesuai Perda Sultra No 2/2014 tentang RTRW tahun 2014-2034. Daerah dengan tingkat kesuburan diatas rata-rata, karenanya banyak wilayah di tujuh Kecamatan Kabupaten Buton yang cukup potensial untuk digunakan sebagai lahan pertanian pangan dengan jenis tanam pertanian yang disesuaikan pada kondisi tanah setempat.

Namun, fakta dilapangan masih ditemukan konversi lahan pertanian telah menjadi lahan non-pertanian, begitupun sebaliknya. Hal itu menyebabkan tumpang-tindih “overlap” status pola ruang kawasan. Didasari hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terbagi dalam bentuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

Begitu juga, penataan permukiman yang menjadi gambaran penataan kawasan khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pasarwajo, sesuai Perda Buton No. 1/2014 tentang RTRW Kabupaten Buton tahun 2013-2033.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Maka, diusulkan kepada Yth.Bupati Buton, untuk perlu menerbitkan “jika belum ada”  Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) atau Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Seperti daerah-daerah lain, yang sudah memiliki Perbup terkait hal tersebut.

RP3KP merupakan dokumen perencanaan umum, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. Dokumen perencanaan ini penting bagi pemerintah daerah agar arah pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah dapat sesuai dengan kebijakan dan perencanaan, baik dalam skala nasional maupun daerah, serta terpadu secara lintas sektoral. Selain itu, RP3KP juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menentukan program dan kebutuhan di daerah sesuai RTRW.

Masih banyak lagi, perencanaan Pemkab untuk mewujudkan Visinya. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan jenis usaha lain serta perencanaan-perencanaan besar lainnya namun semua kembali pada masyarakat untuk mendukung perencanaan pemerintah.

Melalui gerakan solidaritas di medsos #bersamabangunbuton sekaligus menjadi media untuk saling berbagi pengalaman, pendapat kepada masyarakat seluas-luasnya untuk bersama-sama membangun Buton lebih baik.  Mari kita saling membangun dengan memberikan gagasan, konsep yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Penulis: Muhammad Risman (Ketua Forum Komunikasi Pemuda Buton)

Potretsultra
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *