Konsep Penanganan Covid-19 Menurut Korwil BEM-DEMA Se Sulawesi

Keterangan Gambar : Korwil Sultra Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) - Dewan Mahasiswa (DEMA) se-Sulawesi, Abdul Wahid Akhyarudin

Potretsultra

KENDARI – Pandemi Covid-19 di Indonesia membawa dampak sosial-ekonomi yang besar di luar sektor kesehatan. Dampaknya multi sektoral dan efeknya akan terlihat dalam jangka waktu panjang, tak terkecuali mempengaruhi pula sektor pendidikan.

Saat ini, pemerintah pun telah mengimbau masyarakat untuk siap beradaptasi dengan pandemi Covid-19 dalam waktu yang cukup lama. Bahkan, organisasi internasional seperti World Bank dan WHO juga tengah menyiapkan panduan dari sisi kesehatan dan ekonomi selama hidup bersama COVID-19.

Menanggapi hal itu, Korwil Sultra Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) –  Dewan Mahasiswa (DEMA) se-Sulawesi, Abdul Wahid Akhyarudin menyebut pihaknya mendukung langkah pemerintah tersebut. Hal ini agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan dan lainnya dengan normal termasuk tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Sehingga sekolah, kampus bisa dibuka lagi dengan Prokes, saya mengevaluasi bahwa dengan terlaksananya belajar online ini hampir genap dua tahun, saya melihat ini tidak efektif karena di daerah-daerah secara umum dan terkhusus Sultra masih ada yang kurang dari fasilitas sarana-prasana pendukung jaringan,” ujarnya Senin (16/8/2021).

Lanjut Akhyarudin, sehingga itu juga membuat jenuh dan turunnya semangat belajar serta kurangnya keaktifan terhadap pembelajaran yang disampaikan.

Presma BEM STMIK Catur Sakti Kendari itu juga menyorot terkait bantuan pendidikan yang harus sesuai dengan target penerima.

“Untuk bantuan pada pelajar dan mahasiswa yang Insya Allah akan digelontorkan Kemendikbud, agar bisa sampai infonya ke pelajar dan mahasiswa yang ekonomi ke bawah atau yang benar-benar membutuhkan, jika tidak mendapatkan bantuan bisa menyebabkan putus sekolah,” papar Akhyarudin.

Dirinya juga menyampaikan harapan agar pemerintah tidak mewajibkan vaksin menjadi syarat untuk bepergian dan mengurus perizinan hingga dokumen.

“Sehingga akan membuat masyarakat ada paksaan untuk vaksin, bukan dari naluri hati karena pengetahuan akan dampak baik dari vaksin tersebut yang membuat masyarakat ada yang ikut vaksin dengan mengkonsumsi sesuatu yang dianggap untuk penyeteril vaksin demi mendapatkan surat vaksin,” katanya.

Sosialisasi terkait vaksinasi, menurut  Akhyarudin perlu lebih ditingkatkan. Dukungan masyarakat akan terbentuk apabila pemahaman tentang vaksin dan program vaksinasi itu sendiri telah terbentuk. Termasuk dengan sosialisasi hidup berdampingan dengan Covid-19. Jika kesadaran masyarakat akan penerapan berbagai protokol kesehatan meningkat, maka itu akan memungkinkan menggerakkan masyarakat melaksanakan iklim baru bersama-sama untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 tanpa rasa takut.

“Bisa juga sosialisasi digital atau berbasis informasi teknologi,” ucapnya.

“Kami harapakan pemerintah sebagai pemegang kewenangan keputusan di negara, untuk melakukan sosialisasi terkait pemindaan kebiasaan masyarakat UMKM, UKM dari offline ke online,” tukas Akhyarudin.

Dengan begitu, ia berharap nantinya masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan tentang cara bertahan hidup dengan hasil usaha masing-masing mulai dari masyarakat, daerah, dan negara.

“Semoga bisa sama-sama keluar dari resesi ekonomi dan mandiri dengan ekonomi digital,” pungkasnya.

Laporan: Said

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *