Komisi III DPRD Geram Adanya Pergeseran APBD 2024 Oleh Pemkot Kendari

Keterangan Gambar : Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik. Foto: Aden/PotretSultra.

Potretsultra

KENDARI – Komisi III DPRD Kota Kendari juga turut menyoroti temuan panitia khusus (Pansus) terkait banyaknya proyek pemerintah kota (pemkot) yang tidak masuk dalam APBD 2024 yang sudah ditetapkan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik pun geram adanya pergeseran APBD 2024 yang dinilai sepihak oleh Pemkot Kendari.

“Kami kaget dengan apa yang dilakukan pemerintah kota dengan melakukan pergeseran anggaran besar-besaran tanpa sepengetahuan kami di DPRD,” kata Rajab Jinik saat ditemui di DPRD Kendari.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, perubahan dan pergeseran APBD sebesar Rp 46,6 miliar dengan program-program yang belum jelas. Kemudian untuk kegiatan fisik seperti infrastruktur ada Rp 30 miliar lebih, terutama untuk pedestrian di pelataran kawasan Eks MTQ dinilai tidak mendesak untuk kepentingan rakyat.

Pada dasarnya kata Rajab Jinik, DPRD selalu mendukung program pemerintah kota dan sepakat untuk melakukan pengelolaan MTQ, tapi harus dengan mekanisme yang benar dalam penganggaran untuk melakukan penataan. Sehingga muncul yang namanya pedestrian.

Anggota DPRD Kota Kendari Dapil Kambu-Baruga itu menjelaskan, dalam kondisi saat ini banyak kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak oleh masyarakat mulai dari perbaikan jalan, perbaikan drainase yang merupakan dampak dari banjir.

“Kebutuhan dasar masyarakat terkait jalan dan dampak dari banjir sangat dirasakan semua masyarakat Kota Kendari dan semua itu sudah dianggarkan dalam APBD 2024. Karena ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendesak, seperti jalan dan drainase sehingga aktivitas ekonomi di kota ini berkembang,” jelasnya.

Potretsultra

Rajab membeberkan, pergeseran anggaran ternyata dilakukan pada Mei lalu tanpa sepengetahuan DPRD. Kemudian Rajab mempertanyakan apa untungnya jika APBD induk digeser untuk pedestirian Eks MTQ, dinilai hanya kepentingan pribadi, karena secara diam-diam mengutak atik APBD yang selama ini sudah punya nama program diganti dengan program baru.

“Suka-sukanya mengeser anggaran untuk kepentingan pribadi, kuasa dan keinginannaya itu keliru. Jadi perlu saya jelaskan bahwa ini yang kita kelola adalah anggaran rakyat bukan anggaran pribadi. Jadi ini yang harus dipahami teman-teman di eksekutif,” paparnya.

Lanjutnya, apa yang dijelaskan salah satu pejabat pemerintah kota di media dinilai telah melakukan pembodohan terhadap rakyat, karena semua orang tahu kepentingan siapa adanya pedesitrian tersebut. Pasalnya, penjelasan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan DPRD melalui paripurna.

“Berarti telah menghianati kepentingan rakyat. Kita hari ini memiliki tanggung jawab terhadap rakyat dengan program yang telah disampaikan ke DPRD. Yang jelas kami tidak punya kepentingan dari pergeseran anggaran ini,” ujarnya.

Untuk itu, DPRD lewat Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pembangunan meminta semua anggaran dalam APBD yang digeser dirasionalisasi oleh sepihak oleh pemerintah kota dikembalikan seperti apa yang ditetapkan sebelumnya, karena banyak program prioritas masyarakat di dalamnya.

“Lewat Komisi III meminta kembali program yang telah ditetapkan bersama DPRD dalam postur APBD kita, karena itu menyangkut kebutuhan dasar masyarakat Kota Kendari, jangan atas kuasanya untuk kebutuhan dirinya memenuhi keinginannya, sebenarnya keinginan rakyat yang kita pertarukan dalam pembahasan APBD,” tutupnya.

Laporan: Aden

Potretsultra Potretsultra Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *