Kedudukan Sama: Pemda dan Desa Pada Hak Otonomi Daerah

Keterangan Gambar : Muhammad Risman (Foto: IST)

Potretsultra

OPINI Era reformasi 1998 membuka harapan rakyat Indonesia pada keterbukaan, keadilan dan kesejahteraan. Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan lahirnya Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian menjadi cikal-bakal Otonomi Daerah. Hal ini membuat sistem Pemerintahan berubah dari sebelumnya sentralisasi (pemusatan) menjadi Dekonsentrasi yang merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintahan pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah daerah.

Di Indonesia penyelenggaraan Dekonsentrasi atau Dekonsentralisasi diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2001 yang berisi tentang pembagian wilayah dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan dari Pemerintahan daerah.

Dalam peraturan ini tentang wilayah dan wewenang Gubernur berbunyi; Provinsi mempunyai kedudukan sebagai Daerah Otonom sekaligus adalah wilayah Adminstrasi yaitu wilayah kerja Gubernur untuk melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Berkaitan itu maka Kepala daerah Otonom disebut Gubernur yang berfungsi pula selaku Kepala Wilayah Adminstrasi dan sekaligus sebagai wakil Pemerintahan pusat.

Namun, lahirnya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah,  memperkuat kedudukan Hak Otonomi daerah pada tingkat Pemerintahan Kabupaten dan Kota(madya). UU yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 tersebut, membuka ruang Kepala daerah tingkat Kabupaten dan Kota dipilih secara langsung. UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah,  menegaskan bahwa Hak, wewenang sesuai pengertian Otonomi daerah berada pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota.

Pada perjalanan roda Pemerintahan daerah, berlangsung baik dan dinamika politik lokal menjadi peristiwa terbaru terutama dalam menghadapi setiap momentum politik (Pemilihan Kepala Daerah/Pemilukada). Dengan demikian, lahirlah para penguasa baru yang tercipta dari hasil pemilihan langsung, geopolitik yang sebelumnya hanya terjadi dipemerintahan pusat, dengan ini dapat terjadi lagi dipelosok bahkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat akibat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang memperlakukan atas penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemilihan langsung.

Melalui partai politik (parpol) atau perseorangan, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak yang sama mengajukan diri untuk maju sebagai bakal calon Kepala daerah. Masyarakat diberikan tantangan/memilih untuk menentukan.

Ruang-ruang pragmatisme terbuka dan sering terjadi antara pendukung, antara calon Kepala daerah serta polarisasi semakin kental untuk memenangkan momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) menjadi mungkin terjadi. Fakta banyak kasus-kasus pelanggaran hukum maupun pelanggaran money politik dalam Pemilukada. Sampai saat ini.

UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, selain mengatur dan membuka “krang” Pemilukada langsung, juga memberikan Hak, wewenang kepada daerah untuk mengatur wilayah perikanan/kelautan, ESDM dan Sumber Daya Alam (SDA) didalam wilayahnya. UU inilah, yang membuat kepala daerah (Bupati/walikota) menjadi penguasa baru didaerah. Pragmatisme serta sentimen kelompok-kelompok masyarakat terbentuk. Juga peristiwa ini terjadi.

Kemudian lahir lagi, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU Desa memperkuat kewenangan Pemerintahan desa dalam melaksanakan Hak Otonomi desa. Dengan itu, Desa pun juga terjadi sama halnya penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Sehingga itu perlu ada pemahaman dan penjelasan tentang membangun daerah dimulai dari Desa. Kesinambungan pembangunan dari Desa merupakan langkah untuk memperbaiki sistem pemerintahan sebelumnya, penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan.

Tetapi dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, sebagai pengganti UU sebelumnya, dalam UU ini dikatakan sesuai dengan asas desentralisasi, penyerahan kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas Otonomi. Dalam kaitannya dengan sistem Pemerintahan Indonesia. Desentralisasi seringkali dikaitkan dengan menyusun, mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari Pemerintah pusat.

Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal. Tetapi jika dibandingkan dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, lebih desentralisasi karena sebagian Hak, wewenang dan urusan untuk mengatur sebagian telah diserahkan kepada Pemerintahan Provinsi dalam hal ini, Gubernur sebagai wakil Pemerintahan pusat (kembali ke Asas Dekonstralisasi). Kewenangan, urusan itu mengenai perikanan/kelautan dan ESDM sampai diundangkan dalam UU No 9 Tahun 2015 Perubahan atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Mungkin dapat dikatakan, jika kedepan ada upaya, pengalihan tugas kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov), Gubernur sebagai wakil Pemerintahan pusat atas sebagian Hak, wewenang dan urusan Pemerintahan daerah (Kabupaten/kota)? Tentu, itu akan menjadi pertanyaan baru. Bagaimana semangat Otonomi daerah. Apakah Otonomi daerah memperkuat pada kedudukan Pemerintahan desa? Belum dapat dipastikan. Roda Pemerintahan terus berjalan dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Karena pemberlakuan Hak Otonomi pada tingkat Pemerintahan daerah maupun desa yang memiliki Hak, kewenangan dan urusan hampir sama. Terutama pada tingkat Pemerintahan daerah menjadi pemicu/tuntutan mengatasnamakan masyarakat untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB).

Secara positif umumnya mendekatkan pelayanan pemerintahan, dapat membuka lapangan kerja, mensejahterakan masyarakat serta menjadi bagian pemerataan pembangunan daerah. Itu yang selalu diharapkan ketika perjuangan pembentukan DOB. Tetapi dalam proses perjalanan pembentukan DOB seperti sudah dijelaskan diatas bahwa dapat melahirkan penguasa baru dalam daerah. Bahkan, ditingkat Desa ikut menyuarakan pembentukan/atau pemekaran Desa.

Dengan berlakunya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, memperkuat penganggaran Desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber APBD dan Dana Desa (DD) bersumber APBN, mencapai total Miliyaran rupiah. Akibat itu, banyak wilayah didaerah yang berstatus tingkat Kelurahan berkeinginan dapat kembali menjadi Desa.

Hanya karena persoalan Anggaran yang lebih prioritaskan kepada Desa. Namun, setelah ditetapkan PP No 17 Tahun 2018 dan Permendagri No 130 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Kelurahan. Maka berdasarkan itu dianggarkan ratusan juta/tahun agar pembangunan Desa dan Kelurahan berjalan baik.

Berkaitan peran Pemerintahan daerah (Kabupaten/kota) dan Desa yang hampir sama maka perlu ada penguatan bersama, sinergitas pembangunan antara Pemerintahan Daerah dan Desa harus dapat disesuaikan. Saling mengisi kekurangan pada porsi-porsi pembangunan tertentu di Desa adalah cara-cara terbaik.

Tulisan ini, menjadi catatan penting untuk penyelenggaraan Pemerintahan provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota maupun Desa se-Sulawesi tenggara (Sultra) khususnya di Kabupaten Buton dimana daerah penulis berasal agar lebih maksimal dalam menyusun program kerja pembangunan daerah dimulai dari Desa.

Pada umumnya, pembangunan lebih diutamakan pada wilayah pusat Ibukota namun perlu diingat kembali, bahwa dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa mefokuskan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu, sinergitas Pemerintahan daerah dengan Desa diperlukan sebagai bentuk dukungan penyempurnaan pelayanan Pemerintahan.

Mengenai kedudukan yang secara keseluruhan hampir sama berdasarkan ketentuan peraturan maka pemerintahan daerah (Pemda) diseluruh daerah pada umumnya sudah seharusnya merumuskan konsep pembangunan yang dimulai dari Desa.

Peran Pemerintahan desa (Pemdes) pada pembangunan merupakan yang sesungguhnya. Karena Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,  (Baca: UU No 6 Tahun 2014).

Harapan itu, selalu ada. Semoga kedepan Pemerintahaan daerah dan Desa dapat duduk bersama dalam satu Forum yang sama untuk membahas arah pembanguan daerah.

Penulis: Muhammad Risman (Ketua Forum Komunikasi Pemuda Kabupaten Buton)

Potretsultra
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *