Gaji Puluhan Kariawan PT CSFI yang di PHK Menunggak,Dewan Desak Pemilik Perusahan Segera di Tuntaskan

Keterangan Gambar : Abdul Razak (Foto:Ismed)

KENDARI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari ,melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembayaran gaji yang menunggak selama beberapa bulan oleh mantan kariawan PT Cilacap Samudera Fishing Industri (PT.CSFI) yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Wakil Ketua DPRD Kota Kendari Abdul Razak mengungkapkan,terkait kasus ini DPRD menanggapi secara serius.Hari ini DPRD resmi mengeluarkan rekomendasi kepada PT CSFI,agar menyelesaikan dari pada hak-hak puluhan kariawan yang selama ini belum diselesaikan.

“Kami sudah melaksankan rapat antara PT Cilacap,DPRD Kota Kendari,buruh kerja,naker provinsi dan naker kota kendari,untuk mendesak pihak pemilik perusahaan menyelesaikan hak-hak kariawan ,”ujarnya Senin (24/2/2020).

Fraksi Nasdem ini menerangkan,berdasarkan dari pernyataan PT cilacap terkait ketunggakan pembayaran gaji kariawan yang di PHK bahwa mereka bilang akan menunggu dulu penghasilan mereka.

“Saya lihat PT Cilacap ini mereka pahami bahwa ada hak-hak karyawan yang belum terselesaikan.Memang dalam tataran memenej perusahaan memang berjenjang jadi butuh kekuatan.Dari hasil rapat tadi (DPRD red),disepakati untuk ditindak lanjuti dipusat bahwa ada hak-hak daripada masyarakat belum terpenuhi,”tukasnya.

Ia bilang gaji Karyawan belum terbayarkan selama 3 bulan terkatung-terkatung.Untuk itu bersabar dulu sambil menunggu tindak lanjut daripada pihak perusahaan.

“Kedepan kita kan lihat aturan main dan proteksi karyawan kita.Kalau memang akan dituntut sesuai dengan ketentuan maka kita akan tuntut memberhentikan perusahan.Artinya ini sudah menyalahi ketentuan dan aturan sebuah investasi jika tidak menyelessikan hak-hak masyarakat,”sambungnya.

Koordinator PT Cilacap Samudra Muslihun menegaskan jika rekomendasi DPRD Kota Kendari tidak diindahkan maka pihaknya akan melakukan langkah selanjutnya demonstrasi besar-besaran agar lebih diperhatikan.”Ini kan sudah ada tahapan proses yang kami lakukan dengan cara hearing bersama DPRD,pihak perusahan PT Cilacap dan dinas terkait guna mencari titik terang

“Sekarang kami masih menunggu batas waktu yang akan ditentukan oleh DPRD setelah adanya keluar rekomendasi kami pekerja,hanya ingin keadilan kepada pihak perusahaan,kenapa sisa gaji yang beberapa bulan belum dibayar,padahal saat mereka dinyatakan akan dirumahkan tetap akan dibayar 50 persen dari gaji pokok yang diterima selama ini,” ujarnya.

Muslihun menambahkan mereka (karyawan) dirumahkan sejak 26 Oktober 2019, dan selama itu pula mereka tidak pernah mendapat hak-haknya meskipun ada kesepakatan separuh untuk dibayarkan.

Akibat dengan tidak adanya kepastian status mereka di perusahaan tersebut,Para pekerja meminta langsung saja di PHK dan kemudian gaji mereka selama beberapa bulan belakangan segera dituntaskan.

Laporan:La Ismeid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *