KOLAKA UTARA – Operasi penambangan di wilayah Kecamatan Batu Putih, Kolaka Utara (Kolut) terus berlanjut meski banyak kali muncul aksi protes penolakan dari aliansi masyarakat.
Sejumlah pihak pun menyoroti kinerja DPRD Kolaka Utara yang dinilai tak punya taji untuk menghentikan usaha penambangan di wilayah itu.
Bahrum Mendi, aktivis yang juga tokoh muda Kolaka Utara muncul ke publik menyoroti lemahnya pengawasan DPRD terkait aktivitas penambangan yang beberapa diantaranya diduga ilegal. Salah satunya di wilayah IUP eks PT Pandu.
Menurut Bahrum, legislatif Kolaka Utara seolah tutup mata dengan fakta ilegal mining yang terjadi disana.
“Fungsi pengawasan dewan ini seolah tak berfungsi padahal sudah ada disana aktivitas penambangan yang diduga ilegal,” ujar Bahrum Mendi, Senin (17/2/2025).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kolut awal Februari lalu, Bahrum meminta dihadirkan pihak-pihak yang diduga terkait dengan dugaan ilegal mining Batu Putih, termasuk Kapolres, syahbandar, dan pimpinan PT Kasmar Tiar Raya.
“Sampai hari ini tidak ada lagi konfirmasi dari DPRD terkait RDP selanjutnya,” ucap Bahrum Mendi.
Dalam pandangan Bahrum, DPRD Kolut terkesan lamban dalam mengawal aspirasi rakyat. Apalagi di sana jelas ada dugaan pelanggaran hukum dan kerugian negara serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Tim Redaksi
Tinggalkan Balasan