POTRETSULTRA.COM – Pernyataan Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Pemprov Sultra, Laode Ali Akbar yang mengatakan Ketua Komisi I DPRD Kendari, Rizki Brilian Pagala tak tahu aturan terkait persoalan tanah di Nanga-nanga mendapat tanggapan.
Rizki Brilian Pagala menerangkan, pihaknya di Komisi I DPRD Kendari untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, termasuk soal sengketa lahan di Nanga-nanga yang sudah ditinjau langsung oleh pihak komisi.
Setelah melakukan peninjauan lapangan, pihak Komisi I, langsung mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang pihak Pemprov Sultra yang juga mengklaim lahan tersebut.
Sayangnya kata Rizki, rekomendasi DPRD Kendari untuk BPN/ATR kota terkait pemberhentian pengurusan sertifikat tanah di Nanga-nanga dinilai tidak sesuai mekanisme yang ada.
“Nah, tidak sesuai mekanismenya di mana?. Secara teritori wilayah, Nanga-nanga itu masuk Kota Kendari. Hubungan hirarki dengan BPN/ATR Kendari juga sudah sesuai. Dan itu sudah dikaji dengan baik, sifatnya rekomendasi, jadi tergantung Kepala BPN mau sikapi seperti apa,” cetus Rizki, pada Rabu (5/8/2020).
Sementara terkait RPD yang mengundang pejabat lingkup Pemprov Sultra. Rizki mengaku, pihaknya di DPRD Kendari sudah pernah melakukan hearing dengan pihak Pemprov Sultra.
“Kita juga sudah pernah lakukan hearing dengan pihak Pemprov Sultra. Perlu diketahui, pada prinsipnya bukan lagi soal lambang kedinasan. Ini soal kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat,” paparnya.
“Jangan sampai lambang ASN yang ada di bahu kita itu menjadi kesombongan,” sambungnya.
Harusnya katanya, Karo Pemerintahan Pemprov Sultra dapat mencerna dengan baik bahwa hearing itu bukanlah forum penentu kebijakan.
“Ini kan cuma sebatas mediasi. Hematnya, kalau memang tidak ada yang disembunyikan, harusnya datang saja menjelaskan,” paparnya.
Politisi PKS juga itu juga menerangkan, jika memang masyarakat Nanga-nanga tidak puas dengan hasil di DPRD Kendari, bisa ditingkatkan ke DPRD Sultra. Jika belum puas juga, maka dapat dilanjutkan ke Pengadilan.
“Saya pikir mudah saja itu sebenarnya. Tidak perlu lah saling mengajarkan tentang aturan. Kita juga di DPRD bekerja sesuai Undang-Undang,” terangnya.
Olehnya kata Rizki, Karo Pemerintahan Pemprov Sultra harus paham jika DPRD Kendari selalu berpegang pada amanat Undang-Undang.
“Saya pikir, tidak perlu ada saling mengajari, jangan sampai pengajar dan yang diajar terbalik, bahwa yang diajar sudah sesuai aturan sedangkan pengajar tidak,” pungkasnya.
Laporan: Aden
Tinggalkan Balasan