BUTON UTARA – Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Aliansi Pemerhati Kecamatan Wakorumba Utara (APKWU) menggelar aksi damai di kantor camat dan lurah Labuan pada Senin (30/1/2023) lalu.
Dalam orasinya, Korlap APKWU, Muhammad Yusal menuding Plt Lurah Labuan, EkoT Pranoto diduga telah menggelapkan uang sebesar Rp20 Juta honor perangkat dan pegawai Syarah Kelurahan Labuan.
Dalam keterangan klarifikasinya via WhatsApp pada Kamis, (2/2/2023), Eko T Pranoto menjelaskan bahwa tudingan yang dialamatkan padanya berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.
“Sejak saya ditempatkan disini sebagai Plt Lurah Juli tahun lalu, niat saya hanya ingin melaksanakan tugas dengan baik, bukan untuk merugikan atau merampas hak orang lain,” ungkap Eko T Pranoto.
Kronologisnya begini, dalam dokumen perencanaan pengelolaan anggaran kelurahan tahun 2022 yang lalu, honor perangkat dan pegawai Syarah hanya dianggarkan 9 bulan.
“Jadi, untuk menutupi kekurangan honor tersebut, maka saya mengadakan rapat bersama warga kelurahan untuk mencari solusi terbaik dan disepakati akan ditaktis melalui anggaran kegiatan lain atau nanti tahun anggaran 2023 ini, jadi masalah ini saya anggap selesai,” ungkap Eko.
Menanggapi pernyataan Ichsan Yusuf yang mengaku hanya menerima 3 bulan honor, Eko T Pranoto membenarkan hal tersebut, karena posisi Ichsan Yusuf mengganti Pak Lakilo pada akhir September dan SK Ichsan Yusuf mulai berlaku pada Oktober 2022, sehingga Ichsan Yusuf hanya berhak menerima 3 bulan honor.
Ditanya terkait pemecatan Kepala Lingkungan Irigasi, Eko T. Pranoto mengaku hal ini juga sudah dilakukan mediasi dan sudah tidak ada polemik.
“Selain saya, semua tuduhan para demonstran langsung dijawab saat itu juga oleh perangkat kelurahan, bahkan para demonstran ditantang untuk menunjukan siapa perangkat dan pegawai Sara kelurahan yang belum menerima honor,” ucap Eko.
Untuk penerimaan tenaga honor kelurahan, Eko T. Pranoto mengaku masih menunggu regulasi dari kabupaten. Karena sejauh ini belum ada petunjuk dari pihak Pemerintah Kabupaten.
Para demonstran kemudian menuju Camat Wakorumba Utara untuk berorasi, disana Yusal dalam orasinya menuding Camat Wakorumba Utara, La Roni terlibat dalam proses pencairan Dana Desa (DD) Laeya yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.
Saat dikonfirmasi, Camat La Roni mengaku kaget dengan tudingan para demonstran karena merasa tidak pernah terlibat dalam proses pencairan Dana Desa Laeya.
“Maaf, saya tidak pernah terlibat dengan urusan pencairan Dana Desa Laeya selama kepala desanya dijabat oleh pelaksana,” kata camat La Roni.
“Setahu saya, dalam setiap proses pencairan Dana Desa pasti ada rekomendasi dari camat, saya selaku camat merasa tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan Dana Desa Laeya,” tegas La Roni lagi.
La Roni mempersilahkan para demonstran untuk mencari dokumen pengajuan pencairan Dana Desa di PMD, Inspektorat atau Keuangan guna mengetahui siapa yang memberikan rekomendasi pencairan.
La Roni justru berasumsi bahwa sebenarnya mereka ketahui kronologis pencairan Dana Desa Laeya. Namun di balik aksi itu, La Roni menduga ada inisiatif terselubung untuk mencari kesalahan camat.
“Tidak masalah, yang penting saya tidak ada niat lain, selain saya tetap bersikap tulus dan ikhlas dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dalam wilayah saya, nanti pimpinan dan Yang Maha Kuasa yang menilai dan menghakimi saya,” tutup La Roni.
Laporan: La Ode Baharudin
Tinggalkan Balasan