Dewan Tanggapi Serius Soal Pemkot Kendari Enggan Beri LKPD Terkait Utang

Keterangan Gambar : Anggota Komisi III DPRD Kendari, La Ode Ashar (Foto: Kardin)

KENDARI – Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Nahwa Umar yang enggan memberikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke DPRD Kota Kendari ditanggapi serius oleh Anggota Komisi III, La Ode Ashar.

Atas pernyataan tersebut, La Ode Ashar mencurigai Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menyembunyikan sesuatu. Terlebih katanya, data My Name My Address utang Pemkot tertera dalam LKPD dan tidak bisa diberikan ke dewan sebelum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Katanya, LKPD tersebut merupakan bagian dari dokumen APBD yang telah dibahas bersama DPRD dan Pemkot Kendari, sehingga sejak dari penetapan sampai pelaksanaan APBD, dewan wajib mengetahui, apakah utang ke pada pihak ke tiga tersebut bukan bagian dari pelaksanaan dan pengelolaan APBD.

“Pertanyaannya, jika Jaksa atau Polisi meminta itu (LKPD), apakah juga Sekda bisa menyampaikan alasan yang sama?,” ujarnya, Rabu (18/3/2020).

La Ode Ashar juga menerangkan, DPRD memiliki fungsi budgeting dan pengawasan. Olehnya itu terangnya, jika Pemkot Kendari tidak mau memberikan data yang diminta oleh DPRD Kendari, itu artinya secara terbuka menghalangi fungsi pengawasan DPRD dan hal tersebut justru melanggar peraturan.

“Ini yang keliru dimakanai Sekda Kota dan teman-teman TAPD. Dan saya pikir menarik sikap Pemkot yang diwakili oleh Sekda selaku Ketua TAPD Pemkot Kendari yang tidak mau memberikan data ini dan sikap seperti ini menguatkan sinyalemen “Ada yang disembunyikan” utamanya berkaitan perbedaan data tertulis dan lisan yang disampaikan TAPD kepada DPRD pada rapat bersama bebarapa waktu yang lalu,” urainya.

Pada rapat DPRD bersama Pemkot Kendari beberapa waktu lalu yang diawali dengan surat permohonan perubahan Perwali tentang Penjabaran APBD dan dalam surat itu dilampirkan pula dokumen APBD rencana revisi.

Pada dokumen yang diserahkan ke dewan kota tersebut nampak pergeseran anggaran di beberapa belanja. Menariknya kata La Ode Ashar, hasil pergeseran tersebut didapatkan saving anggaran dan saving itu dijadikan belanja modal.

Dalam dokumen revisi yang diserahkan itu lanjutnya, terdapat angka lebih dari Rp 75 Miliar. Angka tersebut diasumsikan menjadi total utang yang harus dibayarkan oleh Pemkot Kendari kepada pihak ke tiga, di semua OPD lingkup Pemkot Kendari

“Dan kami DPRD meyakini itu, karena ada dalam dokumen resmi yang diserahkan ke DPRD,” paparnya.

Akan tetapi dalam rapat bersama (Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Kendari yang dihadiri langsung Nahwa Umar selaku Ketua TAPD dalam pemaparannya bahwa utang Pemkot baik utang pihak ke tiga dan barang/jasa sebesar lebih Rp 144 Miliar, di mana lebih Rp 128 Miliar adalah utang pihak ke tiga yang melekat di Dinas PU dan Rp 128 Miliar lebih adalah belanja modal.

“Inilah yang memantik tanda tanya besar ke kami anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut. Data mana yang mesti dipercaya dan diyakini karena terjadi perbedaan yang sangat luar biasa. Pada data tertulis yang diakui bahwa itu data valid oleh Ibu Sekda tertera angka Rp 75 Mikiar belanja modal, namun pada data lisan yang disampaikan saat rapat itu bahwa belanja modal adalah Rp 128 Miliar dan angka Rp 128 Miliar ini sesungguhnya melekat di dokumen mana?,” tanyanya keheranan.

Olehnya itu, ia mengimbau kepada seluruh Anggota DPRD Kendari agar dapat menyikapi hal tersebut, hal itu disebabkan saat ini Pemkot Kendari tengah melakukan revisi APBD 2020.

Katanya, ini waktu yang tepat bagi dewan untuk meminta kejelasan kepada Pemkot Kendari berkaitan data utang yang sesungguhnya.

“DPRD jangan dijadikan lembaga stempel atau pengesah keinginan Pemkot, fungsi pengawasan harus benar-benar dijalankan. Di pundak kita dititipkan harapan masyarakat Kota Kendari berkaitan pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan APBD,” pungkasnya.

Reporter: Kardin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *