BUTON – Ketua Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Kabupaten Buton menanggapi konflik intern Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton, periode 2019-2024.
Koordinator FKP Buton, Muhammad Risman Amin Boti menyatakan permasalahan yang terjadi pada wakil rakyat tesebut merupakan hal hal biasa.
Menurutnya, itu biasa terjadi pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi seperti Republik Indonesia.
“Jadi kita tidak usah berpikir bagaimana-bagaimana apa yang terjadi di DPRD Buton, itu biasa negara demokrasi,” kata Risman melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Selasa (17/1/2023).
Namun, ia menyesalkan jika setiap keputusan DPRD tidak mendapatkan persetujuan seluruh anggota DPRD, disitu yang menjadi alasan dari 20 wakil rakyat lainnya mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD, Hariasi Salad.
“Itu yang aneh, karena membaca pemberitaan secara resmi 20 anggota DPRD Buton mengeluarkan mosi tidak percaya karena sikap ketua DPRD (Hariasi Salad, red),” cetus Risman.
Risman menjelaskan Ketua DPRD Buton dalam menjalankan program legislasi untuk mengawasi roda pemerintah daerah tidak diputuskan secara bersama.
“Padahal jelas, keputusan DPRD harus bersifat kolektif dan kolegial, bukan memaksakan kehendak karena ketua (DPRD),” ujarnya.
Ia menambakan ketua DPRD Buton, Hariasi Salad harus cepat Introspeksi diri bahwa lembaga legislatif itu adalah lembaga politik perwakilan rakyat yang memiliki hak sama semua anggota.
“DPRD itu adalah lembaga perwakilan rakyat, orang-orangnya yang sama berjuang, berjuang menyampaikan aspirasi rakyat, soal ketua dan lainnya itu alat kelengkapan yang diatur secara khusus agar dapat berjalan tugas dan fungsinya, itu sudah jelas,” ungkap Risman.
Diketahui Konflik intern Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton mendapat sorotan publik.
Pasalnya 20 anggota wakil rakyat yang berasal dari lintas partai dan fraksi mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad.
Setelah 20 wakil rakyat mengeluarkan Mosi tidak percaya kepada ketua DPRD Buton bahwa selama menjalankan tugas dan fungsi legislatif hampir tidak diketahui secara keseluruhan para wakil rakyat.
Mosi tidak percaya itu merupakan kesepakatan untuk meminta pergantian terhadap jabatan yang diduduki Hariasi Salad selaku Ketua DPRD Buton.
Wakil Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun mengatakan, mosi tidak percaya terhadap ketua dewan tersebut ditandatangani 20 anggota dari 25 anggota DPRD setempat.
Menurut La Ode Rafiun, mosi tidak percaya yang dimunculkan oleh anggota DPRD dikarenakan adanya kebijakan pimpinan DPRD yang dinilai tidak populis atau populer, sehingga di mata para anggota eksistensi DPRD tidak lagi berfungsi sebagai perwujudan representasi dari aspirasi rakyat.
“Karena sifat monopoli ketua, tidak transparannya dalam pengelolaan anggaran di DPRD yang sudah diputuskan bersama di otak-atik kembali, hal-hal yang menjadi kesepakatan dimentahkan dan kebijakan-kebijakan lainnya,” kata La Ode Rafiun kepada media, di Pasarwajo, Senin (16/1/2023)
Laporan: Redaksi
Tinggalkan Balasan