Ancam Usir PT VDNI, Pernyataan Bupati Konawe Disebut Bola liar

Pemerhati Pertambangan Sultra, Muhammad Risman (Foto: IST)
Keterangan Gambar : Pemerhati Pertambangan Sultra, Muhammad Risman (Foto: IST)

UNAAHA – Bupati Kabupaten Konawe, Kery Syaiful Konggoasa mengancam usir PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dari aktivitas pertambangannya yang berkedudukan di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Gertakan Bupati Konawe itu mendapat komentar dari Pemerhati Pertambangan Sultra, Muhammad Risman. Menurutnya, sesuai kewenangannya bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak memiliki kewenangan untuk pertambangan tetapi seluruhnya pada Pemerintah Provinsi (pemprov) yang diatur dalam UU. No. 9 tahun 2015 perubahan kedua atas UU. No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

“Aneh, Ketika Bupati Konawe mengeluarkan pernyataan akan menurunkan Satpol PP untuk mengusir pekerja China yang bekerja di PT VDNI itu,” tutur Risman via WhatsAppnya kepada Potretsultra.com, Selasa (29/01/2019).

Risman merasa heran dan mempertanyakan sikap Bupati Konawe yang sebagai kepala daerah masih belum memahami tugas dan kewenangannya sehingga dengan mudah mengeluarkan gertakan pengusiran itu.

“Apakah bupati sebagai kepala daerah tidak memahami tugas dan kewenangan sehingga dengan mudah pernyataan dikeluarkan ataukah ada maksud tertentu?,” tegasnya.

“Jangan pernyataan menjadi ‘bola liar’ yang dapat dimanfaatkan. Mungkin saja jika pernyataan disampaikan oleh Gubernur karena itu merupakan kewenangan Gubernur sebagai Pemprov Sultra,” sambungnya.

Menurut Risman, Sikap bupati Konawe tersebut perlu dimintai klarifikasi sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan pernyataan yang dikeluarkannya dapat sama-sama diluruskan.

“Harapan Pak Bupati menyampaikan pernyataan untuk kebaikan masyarakat Konawe tetapi karena menjadi kewenangan Pemprov maka mari sama-sama mendukung apa yang sudah dilakukan Bupati Konawe untuk perjuangkan agar sikap dimaksud dapat disampaikan langsung oleh Gubernur Sultra,” jelas pemuda asal Kabupaten Buton ini.

“Pemprov juga seharusnya jangan diam? Harus disikapi jika itu untuk kepentingan rakyat,” tutup Risman.


Laporan: Jubirman

Potretsultra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *