KENDARI–Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2019-2023 Abdul Rahman,menyampaikan,komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan cara mengedepankan pencegahan selain dari penindakan hukum.
“Setelah kami mengikuti dinamika yang ada dan sangat memahami dalam kurung beberapa tahun belakangan ini,korupsi makin merajalela olehnya itu,kami memiliki tekad jika mengembang amanah pada seleksi capim KPK komit fokus pada pencegahan”ungkap Rahman ditemui disalah satu Warkop Kendari,(Minggu 14 Juli 2019).
Pengacara kondang Sultra ini,menuturkan,permasalahan korupsi tidak sedikit kepala daerah yang terperogok oleh KPK hingga pelaku mendekam dijeruji besi/penjara.
Seyogianya,tindakan lembaga antirasua ini, memberikan porsi besar kepada pencegahan sebab tindakan seperti ini jauh lebih baik.”Kita harus bisa mendeteksi peluang prilaku koruptif dengan cara melakukan monitoring,sehingga penyalahgunan anggaran dan wewenang kekuasaan dapat terhindarkan”tuturnya.
Ketua Peradi RBA Kendari ini mengaku kinerja KPK selama ini berhasil memberantas Korupsi.tapi tidak mengurangi kualitas dan kuantitas korupsi.Hal ini terlihat tidak sedikit Kepala Daerah baik Gubernur/Walikota hingga dibawahnya,masih juga tersandung korupsi.
Seperti di Sultra mantan Gubernur Sultra Nur Alam, menyandang status Pidana KPK karena terlibat Suap.Kemudian mantan Wali Kota Kendari Adiatma Dwi Putra (ADP) dan ayahnya,Asrun,yang juga mantan Wali Kota Kendari ditangkap KPK.
Selain itu,Kepala daerah yang dieksekusi KPK adalah mantan Bupati Buton, Umar Samiun,dan Bupati Buton Selatan,Agus Feisal Hidayat.Terakhir sasaran eksekusi KPK adalah mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman.
Pada hal ada yang masih menjabat saat ini Pimpinan KPK perwakilan dari Sultra,La ode Muhammmad Syarif yang bisa melakukan pencegahan dan monitoring prilaku koruptif.
“Pencegahan korupsi di Sultra belum maksimal.Saya menilai pak (Syarif), belum mampu lakukan pencegahan.Sebab,semakin ada keterwakilan di Sultra korupsi makin subur.Saya sebagai peserta yang terdaftar Capim KPK banyak yang bilang,Sultra itu banyak korupsi kepala daerahnya,”kriktik Rahman.
Mengacu persoalan tersebut,sambungnya makin terdorong untuk mengikuti seleksi capim,guna untuk menyelamatkan daerah,karena sudah banyak pejabat yang ditangkap KPK.
“Dengan hadirnya di Capim KPK jika mengemban amanah dari Allah SWT.Insya Allah,dapat menimalisir pelaku tindak korupsi melalui pencegahan dan monitoring,”tutupnya.
Laporan:La Ismed
Tinggalkan Balasan